Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

Kompas.com - 15/09/2019, 15:32 WIB
Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVISuasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perluasan sisten ganjil genap di wilayah DKI Jakarta sudah diterapkan dan dikenakan tilang bagi pelanggar sejak Senin (2/9/2019).

Pengamat Transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengatakan, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang sudah parah harus diawasi dengan sistem elektronik.

Penerapan ganjil genap dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan karena akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti, meningkatnya pengendara sepeda motor.

Ganjil genap juga disebut lebih cocok untuk pengendalian lalu lintas jangka pendek. Seperti, ada event tertentu.

"Kalau ganjil genap yang ini minta pengecualian, taksi online minta pengecualian, ribet. Ada ganjil genap, orang jadi lebih milih naik motor, orang beli mobil baru lagi," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Stiker Khusus Disabilitas untuk Ganjil Genap Jangan Sampai Disalahgunakan

ERP atau jalan berbayar lebih efektif

Menurut dia, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dinilai lebih efektif dan terasa untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

ERP bisa mengendalikan lalu lintas semua jenis kendaraan bermotor.

Pengendara juga dipaksa memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor atau tidak, sebab ketika melintas jalan yang terdapat ERP akan dikenakan tarif seperti jalan tol.

"ERP itu siapa saja bisa kena, ERP itu mirip tol kalau tol kan emang jalan berbayar, tapi kalau ERP dia berbayar tapi untuk pengendalian supaya orang enggak sembarang mudah masuk ke jalan itu bawa kendaraan bermotor. Itu lebih simpel, lebih praktis dan lebih efektif," ujar Tigor.

ERP bisa dipasang di jalan-jalan yang selalu macet saat jam-jam sibuk. ERP juga bisa dipasang di jalan-jalan perbatasan wilayah dengan Jakarta, untuk mengurangi kendaraan masuk wilayah Jakarta.

"Sudah lah pasang saja ERP selesau semua, tinggal pasang di jalan yang butuh untuk (dikurangi) macet. Ini kan katanya mau mencegah kendaraan bermotor pinggir Jakarta masuk Jakarta, yauda pasang aja ERP di jalan perbatasan. Seperti Kalimalang, Pulogadung, biar orang mikir kalau mau masuk Jakarta," ujar Tigor.

Baca juga: Aturan Ganjil Genap Bukan Solusi, Segera Terapkan Jalan Berbayar

Proyek ERP dicoret

Adapun penerapan ERP di Jakarta kembali mundur setelah Pemprov DKI membatalkan lelang proyek dan anggaran Rp 40,9 miliar dicoret.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan kembali mengajukan anggaran untuk berbagai kegiatan terkait ERP pada 2020.

Kebijakan terkait ERP juga sudah tertuang pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasal 78, akan berlakukan electronic ride price (ERP/jalan berbayar) di beberapa wilayah Ibu Kota.

Rambu atau pelang ERP sendiri sudah berdiri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut akan menjadi kawasan pertama di DKI Jakarta yang menerapkan jalan berbayar pertama di Jakarta.

Alasannya, karena jalan itu merupakan koridor ruas jalan ERP yang sesuai berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.5 2014, mengenai transportasi.

Baca juga: Dishub DKI: Paling Lama 1-2 Tahun, Ganjil Genap Diganti ERP



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X