Dishub DKI: Paling Lama 1-2 Tahun, Ganjil Genap Diganti ERP

Kompas.com - 12/09/2019, 21:50 WIB
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). KOMPAS.COM/NUR SITA SARIDirektur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap bukan aturan final untuk mengendalikan kendaraan di Jakarta.

Aturan ganjil genap paling lama diberlakukan dua tahun ke depan. Setelah itu, aturan ganjil genap akan digantikan dengan congestion pricing atau jalan berbayar ( electronic road pricing/ERP).

"Ganjil genap ini hanya kebijakan antara, paling lama 1-2 tahun ini sudah digantikan dengan congestion pricing (ERP)," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/9/2019).

Aturan ganjil genap saat ini diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta. Aturan ini berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Baca juga: Penerapan Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Belum Kurangi Kemacetan

Aturan ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Aturan ganjil genap diberlakukan sebelum Pemprov DKI Jakarta menerapkan ERP.

Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengkaji ulang proyek ERP pada 2020.

Baca juga: Rata-rata 1.800 Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap Tiap Hari

"Sesuai legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita harus lakukan kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang ada," kata Syafrin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Megapolitan
Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Megapolitan
Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X