Kompas.com - 12/09/2019, 21:50 WIB
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). KOMPAS.COM/NUR SITA SARIDirektur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap bukan aturan final untuk mengendalikan kendaraan di Jakarta.

Aturan ganjil genap paling lama diberlakukan dua tahun ke depan. Setelah itu, aturan ganjil genap akan digantikan dengan congestion pricing atau jalan berbayar (electronic road pricing/ERP).

"Ganjil genap ini hanya kebijakan antara, paling lama 1-2 tahun ini sudah digantikan dengan congestion pricing (ERP)," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/9/2019).

Aturan ganjil genap saat ini diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta. Aturan ini berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Baca juga: Penerapan Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Belum Kurangi Kemacetan

Aturan ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan ganjil genap diberlakukan sebelum Pemprov DKI Jakarta menerapkan ERP.

Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengkaji ulang proyek ERP pada 2020.

Baca juga: Rata-rata 1.800 Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap Tiap Hari

"Sesuai legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita harus lakukan kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang ada," kata Syafrin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Megapolitan
44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

Megapolitan
5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

Megapolitan
Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Juli: 772 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 16 Pasien Meninggal

Megapolitan
Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Jusuf Hamka, Pengusaha Mualaf yang Jadikan 10 Hektare Tanahnya untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah

Megapolitan
Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X