Ikatan Alumni Trisakti Tak Usulkan Penghargaan Putra Reformasi untuk Jokowi

Kompas.com - 24/09/2019, 17:05 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Trisakti (Ika Usakti) Achmad Kurniawan mengatakan, Ika Usakti tidak mengusulkan pemberian penghargaan ' Putra Reformasi' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Achmad, usulan itu hanya berasal dari sejumlah alumni Universitas Trisakti yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Itu bukan dari ikatan alumni resmi dari Trisakti. Ada segelintir aja itu usulan yang sifatnya dulu ikut Pilpres kemarin. Secara legalitas yang resmi, kita enggak mengusulkan itu," ujar Achmad saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Presiden Mahasiswa Trisakti Tolak Penghargaan Putra Reformasi untuk Jokowi

Achmad menuturkan, Ika Usakti sudah mengirim surat kepada Penjabat sementara (Pjs) Universitas Trisakti Ali Ghufron Mukti untuk menjelaskan hal tersebut.

Melalui surat itu, Ika Usakti juga mempertanyakan rencana pemberian penghargaan itu.

Ika Usakti juga menjelaskan bahwa mereka masih fokus memperjuangkan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.

"Kita memang lagi fokus di penuntasan kasus 12 Mei sama gelar pahlawan. Sudah 20 tahun kita berproses itu," kata Achmad.

Baca juga: Rektor Trisakti: Penganugerahan Putra Reformasi untuk Jokowi Diusulkan Alumni

Ika Usakti, lanjut Achmad, menilai rencana pemberian penghargaan 'Putra Reformasi' untuk Jokowi bersifat prematur.

Dibandingkan memberi penghargaan 'Putra Reformasi', Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan sebaiknya memberikan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Jokowi.

"Kalau kita dulu mengusulkannya ke beliau ini sebagai gelar doktor honoris causa, bukannya putra reformasi, karena Trisakti kan lembaga pendidikan, bukan lembaga politik," ucap Achmad.

Baca juga: Komnas HAM: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Kosong

Sebelumnya, surat pemberian penganugerahaan dengan nomor surat 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 beredar di media sosial.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X