Pakar: Polisi yang Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan Harus Diproses Pidana

Kompas.com - 30/09/2019, 13:55 WIB
Polisi mengeroyok seorang pria yang tersungkur tak berdaya di samping Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/9/2019) malam. Pengeroyokan terjadi di tengah kerusuhan pasca polisi menghalau ribuan mahasiswa dari depan DPR. Kompas.comPolisi mengeroyok seorang pria yang tersungkur tak berdaya di samping Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/9/2019) malam. Pengeroyokan terjadi di tengah kerusuhan pasca polisi menghalau ribuan mahasiswa dari depan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap wartawan juga harus diproses secara pidana.

Selama ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian biasanya hanya ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"Propam kan menangani perbuatan dalam konteks etika dan prosedur profesi meski hukumannya juga ada hukuman kurungan badan. Namun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja itu termasuk delik pidana yang bisa diproses secara pidana," kata Abdul melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com Senin (30/9/2019).

Jika tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagai ekses atau telah melampaui batas pelaksanaan profesi polisi, memang domainnya Propam.

Namun, menurut Abdul, tindakan penganiayaan oleh oknum polisi apalagi jika dilakukan bersama-sama itu merupakan sebuah delik pidana. Sebab upaya yang dilakukan bukan sebagai bentuk membela diri.

Baca juga: 7 Fakta Pengeroyokan Demonstran di JCC, Aksi Brutal Polisi hingga Intimidasi Wartawan

"Saya kira jurnalis secara pribadi atau organisasi profesi bisa dan harus melaporkan tindak pidana ini dan harus diselesaikan secara hukum," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum," yang menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI termasuk subjek hukum.

Selain itu proses peradilan pidana bagi anggota Polri juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca juga: Ambulans DKI yang Siaga di Lokasi Demo Kini Dikawal Satpol PP

Adapun dalam peliputan aksi demo Mahasiswa kemarin Kompas.com telah merangkum beberapa dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan di berbagai daerah saat meliput demo mahasiswa pada tanggal 24 dan 25 September 2019.

Untuk wilayah Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sepanjang aksi demo empat jurnalis mendapat kekerasan dan intimidasi dari kepolisian termasuk di antaranya jurnalis Kompas.com.

Kekerasan terhadap wartawan saat merekam aksi demonstrasi juga dialami tiga jurnalis oleh anggota kepolisian di jajaran Polda Sulsel di Makasar.

Di Palu, jurnalis TVRI juga sempat diintimidasi oknum polisi saat merekam aksi demonstrasi, Rabu (25/9/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Megapolitan
Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Napi Cai Changpan Lubangi Kamar Tahanan dengan Sekop untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X