Hari Ini, Sekitar 30.000 Buruh Akan Berunjuk Rasa di Gedung DPR

Kompas.com - 02/10/2019, 06:58 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA,KOMPAS.com - Sekitar 30.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Mereka akan menyuarakan sejumlah isu buruh kepada wakil rakyat.

"Massa kami yang datang diperkirakan 20.000 orang sampai 30.000 orang dari beberapa daerah," kata penanggung jawab aksi dari KSPI, Eddy Kuncoro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019) malam.

Baca juga: KSPI Gelar Demo Buruh di Depan Gedung DPR Besok

Eddy mengatakan, melihat banyaknya aksi selama sepekan terakhir membuat kepolisian kemungkinan menghentikan pergerakan massa buruh di luar Jakarta.

"Jadi jumlahnya kalau enggak di blok sana-sini dengan polisi sekitar segitu. Cuma saat ini saja seperti Tangerang massa kami sudah tidak boleh berangkat. Tapi semoga bisa kami negosiasi," tuturnya.

Nanti massa buruh yang datang dari sejumlah daerah akan berkumpul di Parkir Timur Senayan.

Massa buruh dari 10 provinsi baru mulai bergerak ke Gedung DPR/MPR sekitar pukul 10.00 WIB setelah semua berkumpul.

"Maka itu, kami bingung juga karena untuk menuju ke DPR kabarnya sudah ditutup. Paling kami kumpul di parkir timur, nanti akan long march mendekati DPR sekitar jam 10. Sambil menunggu massa yang lain," katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan," ujar Iqbal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Kota Depok pada 2 Juli: 4 Kasus Baru, 7 Pasien Pulih

Data Covid-19 Kota Depok pada 2 Juli: 4 Kasus Baru, 7 Pasien Pulih

Megapolitan
Hindari Paparan Radiasi Sinar UV pada Pukul 10.00 - 13.00 Hari Ini

Hindari Paparan Radiasi Sinar UV pada Pukul 10.00 - 13.00 Hari Ini

Megapolitan
Guru di Kota Tangerang Diminta Siap Mengajar dari Pintu ke Pintu

Guru di Kota Tangerang Diminta Siap Mengajar dari Pintu ke Pintu

Megapolitan
Citilink Beri Layanan Rapid Test Gratis, Ini Persyaratannya

Citilink Beri Layanan Rapid Test Gratis, Ini Persyaratannya

Megapolitan
Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Diprediksikan Hujan Nanti Malam

Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Diprediksikan Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Mengintip Isi Raperda Kota Religius yang Diusulkan Pemkot Depok

Mengintip Isi Raperda Kota Religius yang Diusulkan Pemkot Depok

Megapolitan
Saat Hobi Memasak Alihkan Stress Akibat Gagal PPDB Jakarta 2020

Saat Hobi Memasak Alihkan Stress Akibat Gagal PPDB Jakarta 2020

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Megapolitan
Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Megapolitan
Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X