Kompas.com - 15/10/2019, 20:59 WIB
Ilustrasi air bersih THINKSTOCKS/KENZAZAIlustrasi air bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, proses penghentian swastanisasi air di Jakarta dengan salah satu operator pengelola air bersih mandek.

Sementara itu, proses pemutusan kontrak dengan operator yang lain masih berjalan.

Badan usaha milik Pemprov, PD PAM Jaya, saat ini melakukan kontrak kerja sama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta untuk mengelola layanan air bersih di Ibu Kota.

"Ini swastanya ada Aetra, ada Palyja, saya tidak perlu sebutkan yang mana, tapi dengan satu pihak, sudah berlangsung progresif, satu pihak mandek," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: DKI Akan Temui KPK Bahas Penghentian Swastanisasi Air

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, saat ini masih berupaya menjalin komunikasi dengan operator yang tak mau memutuskan kontrak. Dia berharap persoalan swastanisasi air ini segera tuntas.

"Mandek itu dalam artian, bukan kaminya berhenti bicara, tapi posisi mereka belum berubah. Nah kami dalam proses pembicaraan dengan mereka," kata Anies.

Sejak 1998, air bersih di Jakarta dikelola oleh Aetra untuk wilayah timur Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat Jakarta. Semenjak itu, konsesi dipegang oleh swasta dan PAM Jaya hanya berperan sebagai pengawas.

Pada Februari 2019, Anies menyatakan bakal mengambil alih pengelolaan air Jakarta. Langkah yang dilakukan yakni mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengakhiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis tahun 2023.

PAM Jaya telah menandatangani kesepakatan awal atau head of agreement (HoA) dengan Aetra. Salah satu poin yang disepakati yakni pengembalian konsesi pengelolaan air bersih Jakarta ke PAM Jaya.

Baca juga: Tanggapan PAM Jaya soal Molornya Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air

Sementara itu, Palyja belum sepakat untuk menghentikan swastanisasi air karena belum ada kepastian soal keuntungan bagi Palyja dan pelayanan air bersih untuk pelanggan Palyja di wilayah barat Jakarta.

"Kami juga perlu kepastian," kata Presiden Direktur Palyja Robert Rerimassie, pada 28 April lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

Megapolitan
Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X