Unsur Buruh Tak Diajak Berunding, KSPI Tolak Rencana Kenaikan UMP pada 2020

Kompas.com - 22/10/2019, 11:02 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan sebesar 8,51 persen mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp 3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.

Ketua Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan penolakan ini lantaran kenaikan hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan bergantung pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari para buruh atau pekerja.

"Tanggapan kita menolak kenaikan 8,51 persen alasannya kenaikan itu didasarkan oleh PP 78 Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan pemerintah tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," ucap Kahar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Hal lain yang membuat KSPI keberatan menerima keputusan ini karena kebijakan dari pemerintah pusat yang menyamaratakan kenaikan atau besaran UMP yakni 8,51 persen.

Menurut dia, hal ini tanpa melalui perundingan di masing-masing daerah yang seharusnya melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Keputusan ini seolah melangkahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Penetapan itu kan ditetapkan langsung melalui surat edaran menteri di tingkat nasional begitu. Otomatis dia menghilangkan perundingan di tingkat daerah. Yang berunding ialah dewan pengupahan, itu isinya tiga unsur karena realitasnya tiap kota atau provinsi itu berbeda-beda," katanya.

Pekerja di Jakarta masih sedikit lebih beruntung karena dengan kenaikan tersebut bakal menyentuh angka UMP Rp 4,2 juta. Namun, di daerah lain seperti Ciamis yang hanya memiliki UMP Rp 1,6 juta, kenaikan ini tak berarti apa-apa.

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

"Mereka kan saat ini upahnya cuma Rp 1,6 juta, nah 8,51 persen berarti hanya Rp 130 ribuan. Itu naiknya yang kecil akan tetap kecil, yang besar mungkin kan besar. Kalau buruh sih becandanya bilang yang kaya makin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena yang sekarang upahnya kecil naik segitu akan kecil," ungkap Kahar.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Dibubarkan Polisi, Sekelompok Pemuda Masih Nekat Begal Pengendara Motor

Sempat Dibubarkan Polisi, Sekelompok Pemuda Masih Nekat Begal Pengendara Motor

Megapolitan
Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Megapolitan
3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

Megapolitan
Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Megapolitan
Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Megapolitan
BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

Megapolitan
Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Megapolitan
Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Megapolitan
BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X