Kompas.com - 22/10/2019, 11:02 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan sebesar 8,51 persen mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp 3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.

Ketua Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan penolakan ini lantaran kenaikan hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan bergantung pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari para buruh atau pekerja.

"Tanggapan kita menolak kenaikan 8,51 persen alasannya kenaikan itu didasarkan oleh PP 78 Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan pemerintah tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," ucap Kahar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Hal lain yang membuat KSPI keberatan menerima keputusan ini karena kebijakan dari pemerintah pusat yang menyamaratakan kenaikan atau besaran UMP yakni 8,51 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hal ini tanpa melalui perundingan di masing-masing daerah yang seharusnya melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Keputusan ini seolah melangkahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Penetapan itu kan ditetapkan langsung melalui surat edaran menteri di tingkat nasional begitu. Otomatis dia menghilangkan perundingan di tingkat daerah. Yang berunding ialah dewan pengupahan, itu isinya tiga unsur karena realitasnya tiap kota atau provinsi itu berbeda-beda," katanya.

Pekerja di Jakarta masih sedikit lebih beruntung karena dengan kenaikan tersebut bakal menyentuh angka UMP Rp 4,2 juta. Namun, di daerah lain seperti Ciamis yang hanya memiliki UMP Rp 1,6 juta, kenaikan ini tak berarti apa-apa.

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

"Mereka kan saat ini upahnya cuma Rp 1,6 juta, nah 8,51 persen berarti hanya Rp 130 ribuan. Itu naiknya yang kecil akan tetap kecil, yang besar mungkin kan besar. Kalau buruh sih becandanya bilang yang kaya makin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena yang sekarang upahnya kecil naik segitu akan kecil," ungkap Kahar.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Megapolitan
1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

Megapolitan
Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Megapolitan
Dibayar Rp 60 Juta, 2 Kurir Sabu Gunakan Upahnya untuk Beli Narkoba

Dibayar Rp 60 Juta, 2 Kurir Sabu Gunakan Upahnya untuk Beli Narkoba

Megapolitan
Jambret Pesepeda di Taman Sari Jakarta Barat Ditangkap di Palembang

Jambret Pesepeda di Taman Sari Jakarta Barat Ditangkap di Palembang

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya Digelar Mulai Hari Ini, Berikut 4 Sasaran Penindakan

Operasi Patuh Jaya Digelar Mulai Hari Ini, Berikut 4 Sasaran Penindakan

Megapolitan
Kedubes Terima Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal

Kedubes Terima Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal

Megapolitan
Polisi: 2 Kurir yang Bawa 2 Kilogram Sabu-sabu Dibayar Rp 60 Juta

Polisi: 2 Kurir yang Bawa 2 Kilogram Sabu-sabu Dibayar Rp 60 Juta

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Akui Pemulihan Krisis Ekonomi Bikin Mobilitas Warga Meningkat

Wali Kota Tangerang Akui Pemulihan Krisis Ekonomi Bikin Mobilitas Warga Meningkat

Megapolitan
Dua Hari Gelar Gebyar Vaksin Tahap Empat, Kecamatan Bojongsari Depok Vaksinasi 774 Orang

Dua Hari Gelar Gebyar Vaksin Tahap Empat, Kecamatan Bojongsari Depok Vaksinasi 774 Orang

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Kurir Narkoba, Barang Bukti 2 Kilogram Sabu

Polisi Tangkap 2 Kurir Narkoba, Barang Bukti 2 Kilogram Sabu

Megapolitan
4 Begal Ojol di Bintaro Ditangkap, Pelaku Lain Masih Buron

4 Begal Ojol di Bintaro Ditangkap, Pelaku Lain Masih Buron

Megapolitan
LPSK Datangi Rumah Korban Pelecehan Seksual di KPI, Kuasa Hukum Sebut Semoga Itu Bisa Jadi Obat Penenang

LPSK Datangi Rumah Korban Pelecehan Seksual di KPI, Kuasa Hukum Sebut Semoga Itu Bisa Jadi Obat Penenang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.