Pemprov DKI Belum Serius Tangani Banjir, Gembong: Saya Diomelin Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, dalam mengajukan anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanganan banjir.

Hal ini dikemukakan Gembong karena selama dua tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menurut dia, belum ada program nyata untuk mengatasi banjir.

"Skala prioritas kami lihat penanganan banjir kurang fokus. Tetapi Alhamdullillah alam mendukung. 2020 kita perlu mengantisipasi, saya ingin menangih kepada Pemprov untuk (membayar ganti rugi) kepada warga sepanjang kali Ciliwung, itu (sertifikatnya) pada sudah disandera Pemprov," ujar Gembong dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Anies soal UMP DKI 2020: Arahnya Akan Sesuai Keputusan Pemerintah

Ia menuturkan, ketika bertemu dengan masyarakat yang berada di aliran Kali Ciliwung, sejumlah sertifikat rumah warga sudah diambil oleh Pemprov DKI.

Namun, ganti rugi belum dibayarkan sehingga warga kemudian mengambil kembali dokumen-dokumennya.

"Kata pak camat surat-surat diambil lagi. Saya menagih janji Pak Sekda mohon 2020 ada keseriusan kita masalah ini," kata Ketua Fraksi PDI-P ini.

Baca juga: Maklumi Aksi Greenpeace di Patung Pancoran dan Bundaran HI, Anies Sebut Itu untuk Dunia

Bahkan, karena Pemprov DKI Jakarta belum mempunyai solusi nyata mengatasi banjir, Gembong pernah disindir oleh warga.

"Saya bersentuhan dengan warga saya di-kuyo-kuyo, kuyo kuyo apa ya ? Diomelin warga. Kata warga percuma Gembong di situ kami tidak diurusi (soal banjir)," tuturnya yang diiringi tawa peserta rapat.