DPRD Buka Suara soal Mundurnya 2 Pejabat DKI, Anies Harus Evaluasi Kepemimpinan hingga Dugaan Ada Tekanan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya dua pejabat Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.

Bagaimana tidak, keduanya mundur di tengah pembahasan anggaran yang menuai kontroversi karena banyaknya kejanggalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi mundur saat tengah pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Ketika Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Sorotan Pembahasan Anggaran...

Edy sendiri diduga mengundurkan diri setelah anggaran untuk influencer sebesar Rp 5 miliar dipertanyakan publik.

Adapun Mahendra diduga mundur karena Bappeda sendiri punya peran vital, bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

Tak hanya masyarakat, para anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta juga turut buka suara atas pengunduran diri keduanya.

PDI-P sebut ada tekanan dari pimpinan

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Dia menduga, dua pejabat itu mundur karena ada tekanan dari atasan mereka.

"Kami hormati sikap (mundur) itu. Tapi yang kedua, kami sayangkan di saat pertempuran pembahasan APBD mereka mengundurkan diri, kan gitu. Kenapa tidak menyelesaikan peperangan sampai selesai, baru mundur? Itu saja yang kami sayangkan," kata Gembong saat dihubungi Sabtu (2/11/2019).

Gembong menduga, pengunduran diri dua pejabat tersebut tak lepas dari tekanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Soalnya, banyak usulan anggaran yang ditemukan janggal, seperti ada usulan anggaran Rp 5 miliar untuk lima influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Baca juga: Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi

"Bisa saja dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini kan cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang ini. Tapi kenapa itu terjadi karena memang perencanaan kita sangat lemah," kata Gembong.

Meski demikian, pengunduran diri dua pejabat tersebut, menurut Gembong, tak akan menghambat pembahasan anggaran yang saat ini berjalan.

"Pembahasan sih enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh. Namanya aparatur kita kan sistemnya sudah berjalan, siapa pun yang mengendalikan kan enggak ada soal," ujar Gembong.

Gerindra nilai keduanya tak mampu kerja

Berbeda dengan Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra menilai pengunduran diri keduanya memang karena ketidakmampuan mereka dalam bekerja.