Olah Sampah Jadi Bahan Bakar untuk Perpanjang Umur TPST Bantargebang, DKI Anggarkan Rp 40 Miliar

Kompas.com - 04/11/2019, 16:40 WIB
Gunung sampah di Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Foto diambil Selasa (23/10/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIGunung sampah di Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Foto diambil Selasa (23/10/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menganggarkan Rp 40 miliar untuk memperpanjang umur TPST Bantargebang, Bekasi, yang diperkirakan tidak mampu lagi menampung sampah pada 2021.

Anggaran itu sudah dialokasikan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 dengan nomenklatur optimalisasi TPST Bantargebang.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, anggaran Rp 40 miliar itu digunakan untuk membeli alat berat (mesin) dan lahan seluas dua hektar.

Baca juga: TPST Bantargebang Diprediksi Overload 2021, Bekasi Belum Tahu Rencana DKI


Cara yang akan dilakukan nantinya yakni menambang sampah yang sudah tertimbun lama di TPST Bantargebang (landfill mining). Sampah-sampah itu kemudian akan diolah menjadi bahan bakar atau refused derived fuel (RDF).

"Landfill mining di TPST Bantargebang untuk menambah usia pakai TPST Bantargebang. Kalau tidak diapa-apakan, Bantargebang itu akan selesai di 2021," ujar Asep dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

Asep menuturkan, landfill mining nantinya akan dikerjakan dengan sistem swakelola.

Anggota Komisi D DPRD DKI Panji Virgianto Sedyo Setiawan menyoroti nomenklatur kegiatan tersebut yang tidak mencerminkan pembelian lahan dan alat untuk melaksanakan landfill mining itu.

Baca juga: Disorot Leonardo DiCaprio, Ini 7 Fakta TPST Bantargebang yang Kian Kritis

Menurut Panji, nomenklatur kegiatan tersebut seharusnya ditulis pembelian alat, pembelian lahan, dan pengadaan jasa.

"Pimpinan (Komisi D), ini di-pending untuk mem-breakdown jadi tiga item. Setelah itu baru kami bahas lagi," kata Panji.

Ketua Komisi D Ida Mahmudah juga menyoroti hal yang sama. Ida menuturkan, kegiatan itu tidak bisa dieksekusi jika nomenklatur tidak sesuai dengan pekerjaannya. Karena itu, Ida memutuskan untuk menunda pembahasan anggaran itu.

"Breakdown dulu. Kami pending dulu untuk sementara, belum kami sahkan," tutur Ida.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X