Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPW PKS DKI: Gerindra Sudah Komunikasi soal Nama Alternatif Cawagub DKI

Kompas.com - 08/11/2019, 16:55 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua petinggi PKS di DKI Jakarta tampaknya berbeda tanggapan terkait diajukannya empat nama alternatif untuk calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin meminta agar Gerindra tak cederai kesepakatan dengan PKS.

Respons berbeda disampaikan Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Menurut dia, langkah Gerindra tersebut merupakan dinamika biasa di politik.

Suhaimi mengatakan, Gerindra sudah berkomunikasi dengan PKS terkait pengajuan calon alternatif.

Baca juga: Gerindra Ajukan 4 Calon Wakil Gubernur DKI Pengganti 2 Kader PKS

Meski demikian, belum ada kesepakatan resmi kedua parpol.

"Kan sudah ada itu. Yang jelas Gerindra sudah komunikasi, tapi kan belum definitif kesepakatannya," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Menurut Suhaimi, diusulkannya empat nama tersebut merupakan bagian dari dinamika dan perkembangan di dunia politik.

"Ya kalau komunikasi kan biasa saja di dunia politik, antara dua partai pengusung saling komunikasi kan melihat perkembangan dan dinamika. Tapi kita masih menunggu hasil dan persisnya siapa yang disepakati," ucapnya.

Baca juga: Tarik Ulur Gerindra-PKS soal Calon Wagub DKI yang Tak Berkesudahan

Namun, keputusan tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Bahkan, bisa saja ada calon lain dari kader PKS.

"Yang diajukan itu siapa yang disepakati atau ada yang lain dari PKS, misalnya. Jadi itu masih sebatas komunikasi. Kita harapkan cepat. (Yang menentukan) musyawarah dari tingkat DPP. Pasti ada musyawarahnya," jelas Wakil Ketua DPRD dari PKS ini.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengajukan empat nama sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Adapun untuk posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018, pascaditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden.

Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Namun hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com