Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Kompas.com - 13/11/2019, 22:50 WIB
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PSI Idris Ahmad di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyayangkan sejumlah anggaran prioritas seperti rehabilitasi sekolah dan pembangunan sejumlah sarana di DKI yang dipangkas.

Namun pada bersamaan, anggaran untuk sejumlah pos lain bertambah seperti untuk pembayaran commitment fee untuk acara balapan Formula E hingga penyertaan modal daerah (PMD) untuk Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebutkan, selama pembahasan anggaran Fraksi PSI menemukan beberapa penambahan anggaran yang cukup signifikan.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

Ia mencontohkan pembayaran commitment fee untuk Formula E sebesar Rp 396 miliar di Dinas Olahraga dan Pemuda, Pre-event Formula E sebesar Rp 15 miliar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan penyertaan modal ke PT Jakpro melonjak Rp 2,2 triliun.

"Ironisnya, penambahan anggaran tersebut justru mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan rakyat. Misalnya, anggaran rehabilitasi gedung sekolah berkurang Rp 455,4 miliar dan pembangunan sarana olahraga seperti gelanggang remaja, lapangan sepakbola, serta sarana atletik berkurang Rp 320,5 miliar," ujar Idris di ruang Fraksi PSI, lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Menurut Idris, kini pos belanja pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI tahun 2020 masih jauh melebihi proyeksi pendapatan.

Nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Sebelumnya, Fraksi PSI juga mengatakan rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 berpotensi defisit Rp 10,7 triliun.

Dari target pajak Rp 49,5 triliun pada tahun 2020, realisasinya diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun atau defisit sebesar Rp 5,8 triliun.

Baca juga: Fraksi PSI: RAPBD DKI 2020 Berpotensi Defisit Rp 10,7 Triliun

Selanjutnya, potensi defisit juga dinilai terjadi pada anggaran belanja karena dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 89,4 triliun atau defisit Rp 4,9 triliun.

Jika dikalkulasikan, potensi defisit menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020, yaitu penjumlahan dari Rp 5,8 triliun dengan Rp 4,9 triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Megapolitan
Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Megapolitan
UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Megapolitan
Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X