BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Kompas.com - 18/11/2019, 15:39 WIB
Ilustrasi SRP atau jalan berbayar ShutterstockIlustrasi SRP atau jalan berbayar


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku masih berdebat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan sistem jalan berbayar/electronic road pricing ( ERP) di Jalan Kalimalang tahun 2020.

Perdebatan itu muncul karena Jalan Kalimalang dianggap belum siap untuk diterapkan ERP pada 2020.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan menyebut bahwa perdebatan itu muncul sejak 3 pekan lalu di Bandung, Jawa Barat.

Saat itu, Dishub Kota Bekasi dan BPTJ duduk satu forum membahas rencana ERP di Kalimalang. Ada beberapa poin yang masih diperdebatkan.


"Titik penerapan ERP itu harus ada angkutan umum massal. Kalimalang kan belum ada angkutan umum massal, yang ada kan angkutan komuter yang angkot-angkot itu," ujar Johan melalui telepon, Senin (18/11/2019).

Belum adanya angkutan umum massal yang disiapkan di Jalan Kalimalang justru berpotensi kontraproduktif dengan niat meredakan kemacetan.

Baca juga: Penerapan ERP di Kalimalang Dinilai Tepat tetapi Gegabah

Sebab, jika ERP hanya berlaku untuk mobil sedangkan belum ada angkutan umum massal, Johan menilai bahwa warga akan beralih pada sepeda motor.

Johan juga menggarisbawahi ketidaksiapan ruas Jalan Kalimalang diterapkan ERP pada 2020. Banyak titik di Jalan Kalimalang yang terbilang sempit.

"Kalimalang itu kan sedang ada progres Tol Becakayu, yang lebar jalannya 5 meter. Kan itu jalan-jalan kecil semua. Minimal harus 8 meter padahal," kata Johan.

Ia menganggap, perdebatan ini belum menemui ujungnya hingga BPTJ menyatakan bakal menerapkan ERP di Kalimalang pada 2020.

"Prinsipnya kami sangat sepakat untuk mengalihkan dari kendaraan pribadi menjadi angkutan umum massal, tetapi seyogianya harus dipikirkan langkah-langkah konkret, perencanaannya,dan sosialisasi yang paling penting," jelas Johan.

Baca juga: BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Mulai Diterapkan pada 2020 di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang

Sebelumnya diberitakan, BPTJ memastikan bahwa sistem ERP atau jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 mendatang, termasuk di perbatasan Jakarta, seperti Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Raya Daan Mogot di Tangerang, dan Jalan Kalimalang di Bekasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X