BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Kompas.com - 18/11/2019, 15:39 WIB
Ilustrasi SRP atau jalan berbayar ShutterstockIlustrasi SRP atau jalan berbayar


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku masih berdebat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan sistem jalan berbayar/electronic road pricing ( ERP) di Jalan Kalimalang tahun 2020.

Perdebatan itu muncul karena Jalan Kalimalang dianggap belum siap untuk diterapkan ERP pada 2020.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan menyebut bahwa perdebatan itu muncul sejak 3 pekan lalu di Bandung, Jawa Barat.

Saat itu, Dishub Kota Bekasi dan BPTJ duduk satu forum membahas rencana ERP di Kalimalang. Ada beberapa poin yang masih diperdebatkan.

"Titik penerapan ERP itu harus ada angkutan umum massal. Kalimalang kan belum ada angkutan umum massal, yang ada kan angkutan komuter yang angkot-angkot itu," ujar Johan melalui telepon, Senin (18/11/2019).

Belum adanya angkutan umum massal yang disiapkan di Jalan Kalimalang justru berpotensi kontraproduktif dengan niat meredakan kemacetan.

Baca juga: Penerapan ERP di Kalimalang Dinilai Tepat tetapi Gegabah

Sebab, jika ERP hanya berlaku untuk mobil sedangkan belum ada angkutan umum massal, Johan menilai bahwa warga akan beralih pada sepeda motor.

Johan juga menggarisbawahi ketidaksiapan ruas Jalan Kalimalang diterapkan ERP pada 2020. Banyak titik di Jalan Kalimalang yang terbilang sempit.

"Kalimalang itu kan sedang ada progres Tol Becakayu, yang lebar jalannya 5 meter. Kan itu jalan-jalan kecil semua. Minimal harus 8 meter padahal," kata Johan.

Ia menganggap, perdebatan ini belum menemui ujungnya hingga BPTJ menyatakan bakal menerapkan ERP di Kalimalang pada 2020.

"Prinsipnya kami sangat sepakat untuk mengalihkan dari kendaraan pribadi menjadi angkutan umum massal, tetapi seyogianya harus dipikirkan langkah-langkah konkret, perencanaannya,dan sosialisasi yang paling penting," jelas Johan.

Baca juga: BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Mulai Diterapkan pada 2020 di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang

Sebelumnya diberitakan, BPTJ memastikan bahwa sistem ERP atau jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 mendatang, termasuk di perbatasan Jakarta, seperti Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Raya Daan Mogot di Tangerang, dan Jalan Kalimalang di Bekasi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X