Ingin Anggaran 2020 Tetap Rp 89 Triliun, Anggota DPRD DKI Usul Tunjangan PNS Dipangkas

Kompas.com - 26/11/2019, 17:01 WIB
Suasana rapat anggaran DPRD DKI Jakarta di ruang rapat paripurna, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran DPRD DKI Jakarta di ruang rapat paripurna, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terlibat pembahasan yang alot terkait penetapan angka Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Adapun jumlah anggaran di KUA-PPAS untuk APBD 2020 yang diajukan adalah sebesar Rp 89,4 triliun.

Namun kemudian diusulkan Rp 87,1 triliun karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan DKI Jakarta. Artinya ada selisih Rp 2,3 triliun. Angka tersebut pun belum ditetapkan atau belum diketok palu oleh DPRD DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta pun masih ngotot bahwa besaran APBD 2020 adalah tetap di angka Rp 89,1 triliun. Tetapi eksekutif merasa bingung karena kemampuan keuangan tak akan tercapai termasuk dari segi pendapatan pajak daerah.

Untuk itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar uang Tunjangan Kerja Daerah (TKD) milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta dipotong. TKD PNS sendiri masuk dalam kategori belanja langsung (BL).

Baca juga: Defisit Rp 10 Triliun, Rancangan Anggaran DKI 2020 Disisir Ulang di Komisi DPRD

"Kalau saya lihat di kerangka APBD kan di sini ada tunjangan lebih kurang Rp 20 triliun. Dan saya yakin selamanya teman-teman tidak sampai 100 persen (pendapatan pajak)," ucap Mujiyono dalam rapat anggaran di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Menurut dia, jika anggaran TKD dipangkas dan dialokasikan untuk yang lain, maka penetapan anggaran bisa menyentuh angka Rp 89 triliun.

"Usul saya izin pimpinan kenapa kita enggak coba ngambil dari TKD saja? Potensi pajak yang memang dimungkinkan naik kita tentukan di Rp 89 triliun atau tidak di Rp 88 triliun," ujarnya.

Selain TKD, politisi Partai Demokrat ini mengusulkan agar usulan anggaran dana hibah yang tidak penting ditunda.

Baca juga: Kemendagri: DKI Langgar Tahapan Pembahasan Rancangan APBD 2020

"Ada lagi potensi yang bisa dikoreksi, dana hibah karena besar sekali, ada dana hibah yang meningkat kenapa tidak kita tunda dulu. Untuk menutupi yang Rp 2,8 triliun. Nanti kita bisa putuskan Rp 87 atau Rp 89 triliun," tutur Mujiyono.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Korona

Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Korona

Megapolitan
Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

Megapolitan
Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Bukan Asli Betawi, 'Lu', 'Gue', 'Cincong' Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Bukan Asli Betawi, "Lu", "Gue", "Cincong" Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Megapolitan
[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

Megapolitan
Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Megapolitan
Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

Megapolitan
Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X