Tuai Polemik, Dirut Jakpro Siap Lepas Proyek Revitalisasi TIM jika Ditolak Seniman

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengaku akan melepas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) dan memberhentikan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) jika seniman dan budayawan menolak revitalisasi itu.

Hal ini diungkapkan Dwi dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas revitalisasi TIM.

Awalnya Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga menyinggung tentang penolakan seniman atas proyek yang dipegang Jakpro tersebut.

"Ada penolakan seniman kan Jakpro enggak boleh masuk (ngerjain proyek ya kayaknya)," kata Pandapotan dalam rapat di ruang Komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dwi pun menanggapi dengan mengatakan akan mengembalikan anggaran PMD tersebut.

"Ya enggak apa-apa Pak, nanti PMD-nya (revitalisasi TIM) saya balikin," ucap Dwi.

Baca juga: Penolakan Hotel di TIM Keinginan Publik, DPRD DKI Tak Mau Batalkan Pemangkasan Anggarannya

Meski demikian Pandapotan merasa bahwa hal tersebut tak perlu dilakukan karena revitalisasi sudah dianggarkan dalam APBD.

"Kalau kata saya enggak mungkin diberhentikan karena PMD sudah masuk nanti kalau misalnya," ujarnya.

Dwi kembali menjawab bahwa jika ada yang menggantikan Jakpro merevitalisasi TIM maka dipersilakan.

"Ya enggak apa-apa Pak kalau ada yang mau gantikan, saya balikin PMD-nya saya kasih ke yang mau menggantikan," lanjut Dwi.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta menolak pembangunan hotel dalam revitalisasi TIM yang akan dikerjakan badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca juga: Anggaran Rusunami DP Rp 0 hingga Revitalisasi TIM Dipangkas DPRD DKI, Anies Sebut Akan Dibahas Ulang

Karena itu, DPRD DKI memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM. Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp 1,9 triliun.

Komisi B DPRD DKI Jakarta mulanya merekomendasikan PMD untuk Jakpro sebesar Rp 4,6 triliun. Namun, karena rancangan KUA-PPAS defisit, PMD tersebut dipangkas menjadi Rp 2,7 triliun dalam rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"PMD Jakpro, kami serut lebih dari Rp 1 triliun ya, jadi Rp 2,7 triliun sekian," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.