Gaji Guru Kontrak di Bekasi "Terserah" Wali Kota dan Kemampuan Anggaran

Kompas.com - 29/11/2019, 20:14 WIB
Gabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANGabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi punya program yang dianggap cukup baik guna menambal ketidakjelasan Pemerintah Pusat soal peralihan status tenaga honorer ke tenaga kontrak, termasuk di dalamnya guru.

Di tingkat pusat, pemerintah punya mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, seleksi PPPK dianggap tak jelas hingga saat ini. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo tak kunjung meneken Perpres soal nama-nama yang sudah lolos seleksi PPPK.

Di Bekasi, Pemkot Bekasi punya mekanisme tenaga kerja kontrak (TKK). Dengan ini, Bekasi tak lagi punya guru honorer yang gajinya dibayarkan oleh sekolah. Mereka digaji langsung dari APBD Kota Bekasi.

Saat ini, tercatat sekitar 5.600 atau lebih dari 50 persen guru di Kota Bekasi berstatus sebagai guru kontrak. Tahun ini, gaji mereka Rp 3,9 juta.

Baca juga: Pemkot Bekasi Usul Gaji Guru Kontrak 2020 Tetap Rp 3,9 Juta

"Alhamdulillah guru-guru kontrak sudah sejahtera sih dengan Rp 3,9 juta," ujar Firmansyah, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

“Memang guru sebagai tenaga kependidikan kontrak di Bekasi ini sebetulnya cukup baik dan menunjang, karena melihat di level nasional tidak bisa menjamin lewat PPPK,” imbuhnya.

Akan tetapi, mekanisme TKK di Bekasi tetap mengandung masalah di kemudian hari. Sebab, guru-guru kontrak harus menghadapi opsi perpanjangan tiap tahun, tak peduli sudah berapa lama mengabdi.

Baca juga: DPRD Klaim Ingin Tambah Gaji Guru Kontrak Bekasi Minimal Rp 4,5 Juta

Tak seperti PNS yang masa depannya terjamin, kontrak guru dapat tidak diperpanjang sewaktu-waktu.

Lalu, gaji yang diterima para guru kontrak tak menentu setiap tahun karena tergantung kemampuan anggaran Kota Bekasi.

"Kan gaji TKK (tenaga kerja kontrak) disesuaikan dengan anggaran daerah. Kalau anggaran enggak mencukupi harus apa? Jangan memaksakan," ujar Karto, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

"Kalau dinaikkan itu berarti kebijakan politis, karena dilihat dari anggaran, ada apa enggak? Jangan dinaikkan tapi duitnya enggak ada buat bayar," imbuhnya.

Karto pun mengakui, tak ada peraturan daerah yang mendasari secara ajeg besaran gaji guru dan tenaga kerja kontrak di Bekasi.

Penyebabnya kembali lagi, gaji mereka harus menuruti kemampuan anggaran. Akhirnya, besaran gaji mereka diserahkan sepenuhnya pada Wali Kota Bekasi.

"Keputusan wali kota tiap tahun, menentukan gaji TKK berapa. Belum ada peraturannya, apalagi peraturan bahwa gaji TKK sesuai UMK (upah minimum kota)," tutup Karto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X