Gaji Guru Kontrak di Bekasi "Terserah" Wali Kota dan Kemampuan Anggaran

Kompas.com - 29/11/2019, 20:14 WIB
Gabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANGabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi punya program yang dianggap cukup baik guna menambal ketidakjelasan Pemerintah Pusat soal peralihan status tenaga honorer ke tenaga kontrak, termasuk di dalamnya guru.

Di tingkat pusat, pemerintah punya mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, seleksi PPPK dianggap tak jelas hingga saat ini. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo tak kunjung meneken Perpres soal nama-nama yang sudah lolos seleksi PPPK.

Di Bekasi, Pemkot Bekasi punya mekanisme tenaga kerja kontrak (TKK). Dengan ini, Bekasi tak lagi punya guru honorer yang gajinya dibayarkan oleh sekolah. Mereka digaji langsung dari APBD Kota Bekasi.

Saat ini, tercatat sekitar 5.600 atau lebih dari 50 persen guru di Kota Bekasi berstatus sebagai guru kontrak. Tahun ini, gaji mereka Rp 3,9 juta.


Baca juga: Pemkot Bekasi Usul Gaji Guru Kontrak 2020 Tetap Rp 3,9 Juta

"Alhamdulillah guru-guru kontrak sudah sejahtera sih dengan Rp 3,9 juta," ujar Firmansyah, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

“Memang guru sebagai tenaga kependidikan kontrak di Bekasi ini sebetulnya cukup baik dan menunjang, karena melihat di level nasional tidak bisa menjamin lewat PPPK,” imbuhnya.

Akan tetapi, mekanisme TKK di Bekasi tetap mengandung masalah di kemudian hari. Sebab, guru-guru kontrak harus menghadapi opsi perpanjangan tiap tahun, tak peduli sudah berapa lama mengabdi.

Baca juga: DPRD Klaim Ingin Tambah Gaji Guru Kontrak Bekasi Minimal Rp 4,5 Juta

Tak seperti PNS yang masa depannya terjamin, kontrak guru dapat tidak diperpanjang sewaktu-waktu.

Lalu, gaji yang diterima para guru kontrak tak menentu setiap tahun karena tergantung kemampuan anggaran Kota Bekasi.

"Kan gaji TKK (tenaga kerja kontrak) disesuaikan dengan anggaran daerah. Kalau anggaran enggak mencukupi harus apa? Jangan memaksakan," ujar Karto, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

"Kalau dinaikkan itu berarti kebijakan politis, karena dilihat dari anggaran, ada apa enggak? Jangan dinaikkan tapi duitnya enggak ada buat bayar," imbuhnya.

Karto pun mengakui, tak ada peraturan daerah yang mendasari secara ajeg besaran gaji guru dan tenaga kerja kontrak di Bekasi.

Penyebabnya kembali lagi, gaji mereka harus menuruti kemampuan anggaran. Akhirnya, besaran gaji mereka diserahkan sepenuhnya pada Wali Kota Bekasi.

"Keputusan wali kota tiap tahun, menentukan gaji TKK berapa. Belum ada peraturannya, apalagi peraturan bahwa gaji TKK sesuai UMK (upah minimum kota)," tutup Karto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

Polisi Terjunkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Aksi 212 di Monas

Megapolitan
Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Megapolitan
Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Megapolitan
Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Megapolitan
Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Megapolitan
Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Megapolitan
Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Megapolitan
Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Megapolitan
Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Megapolitan
Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Megapolitan
Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Megapolitan
Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Megapolitan
Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Megapolitan
Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan 'Anak Jalanan', Positif Sabu dan Ekstasi

Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan "Anak Jalanan", Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X