Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Kompas.com - 06/12/2019, 20:32 WIB
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIDirektur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Propertindo Dwi Wahyu Daryoto menanggapi kecurigaan Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta yang menyebut adanya upaya penyelundupan kebijakan karena banyaknya proyek yang dipegang oleh Jakpro.

Dwi mengatakan, jika DPRD DKI ragu akan kinerja Jakpro, maka silakan diawasi dan dibuktikan apabila memang ada penyelundupan.

"Saya no comment, itu kan bukan statement dari saya, silakan diawasi saja, saya terima kasih dia ngomong begitu. Silakan diawasi saja kami, dan silakan dibuktikan," ucap Dwi di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (6/12/2019).

Dwi mengaku bingung dengan kata penyelundupan yang dimaksud Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Jakpro Banjir Proyek, PDI-P DPRD DKI Curiga Ada Upaya Penyelundupan

Padahal, kata dia, semua hal termasuk anggaran menyangkut proyek telah dipaparkan dan dipresentasikan kepada anggota legislatif.

Bahkan Dwi mempersilakan anggota DPRD DKI Jakarta yang menuding adanya penyelundupan kebijakan untuk mengaudit proyek yang dipegang Jakpro.

"Saya persentasiin semua, siapa bilang, saya terbuka kunjungan kerja saya ajak, pengawasan raker juga saya ini ini, proyek juga saya persentasiin, kan saya ada building information modern, kalau mau audit silakan," jelasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyoroti keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melimpahkan banyak proyek kepada badan usaha PT Jakpro.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Minta Jakpro Revisi Desain Revitalisasi TIM

Proyek-proyek itu antara lain membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0, Jakarta International Stadium, moda light rail transit ( LRT), menyelenggarakan balapan Formula E, dan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pemprov DKI juga mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD," ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak membacakan pandangan fraksinya terhadap RAPBD 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X