Wali Kota Tangerang Dukung UN Dihapus

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengaku mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghapus ujian nasional (UN) bagi siswa.

"Jadi kalau buat saya kebijakan pemerintah pusat kita harus dukung," ujar Arief saat ditemui di Lapangan Lapas Anak Kota Tangerang, Kamis (12/12/2019).

Arief menilai, UN sebagai evaluasi peserta didik bisa saja diganti dengan metode lain.

Dia yakin, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tersebut sudah melewati kajian untuk pendidikan Indonesia ke depan.

"Karena pastinya (melewati) kajian-kajian akademis yang cukup komprehensif," kata dia.

Baca juga: Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Arief tidak mempermasalahkan adanya UN atau tidak. Menurut dia, yang terpenting sekolah mampu membuat peserta didik memiliki kualitas yang baik.

"Yang penting bukan ujiannya, tapi bagaimana pendidikan anak-anak kita ini memiliki kualitas yang lebih baik mempersiapkan perubahan era revolusi sekarang ini," kata dia.

Namun demikian, Arief berharap, nilai UN terakhir yang diselenggarakan pada 2020 bisa menjadi syarat penerimaan siswa baru.

Jangan sampai, lanjut dia, peserta didik sudah ujian, dan hasil ujian tidak dihargai sebagai syarat masuk sekolah baru.

"Jangan sampai sudah ikut UN etika penerimaan siswa baru tidak dipakai juga. Padahal itu anak-anak udah udah berupaya," jelas dia.

UN terakhir 2020

Nadiem sebelumnya mengumumkan empat program pembelajaran nasional yang disebut sebagai kebijakan pendidikan “ Merdeka Belajar".

Baca juga: Selengkapnya, Ini Program Nadiem Makarim yang Akan Gantikan UN...

Salah satu poin program "Merdeka Belajar" ini menyasar perubahan mekanisme pelaksanaan UN.

Nadiem menegaskan, UN dengan metode lama akan dihapuskan dan diganti dengan sistem asesmen atau penilaian baru.

Nadiem menegaskan bahwa UN dengan sistem lama, yakni mengerjakan ujian dengan tolok ukur sejumlah mata pelajaran masih akan dilakukan pada 2020.

Untuk selanjutnya, yakni mulai tahun 2021, UN akan diganti dengan metode asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Nadiem mengungkapkan, ada dua alasan yang mendasari penghapusan UN dengan sistem lama.

"Pertama, berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orangtua, siswa, guru dan kepala sekolah juga, materi UN itu terlalu padat sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja. Bukan menguji kompetensi," kata Nadiem.

Kedua, saat ini UN sudah menjadi beban psikologi bagi banyak sekali siswa, orangtua dan guru. Sistem UN saat ini hanya menilai satu aspek saja, yakni kognitif.

"Padahal maksud UN (yang sebenarnya) adalah untuk penilaian sistem pendidikan. Yakni sekolahnya, maupun geografi, maupun sistem pendidikannya secara nasional," tutur Nadiem

Menurut Nadiem Makarim, metode asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai diterapkan pada 2021.

Menurut dia, penilaian ini merujuk kepada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," papar Nadiem.

Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Sehingga penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

"Tetapi nanti lebih ke penguasaan konten atau materi. Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya," papar dia.

Kemudian terkait survei karakter, akan diadakan untuk menanyakan beberapa penerapan nilai, misalnya toleransi, gotong royong, pemahaman Pancasila dan sebagainya.

Survei karakter ini bertujuan mengetahui kondisi ekosistem sekolah di luar aspek kognitif.

"Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Tujuannya, menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan Sekolah, " ungkap Nadiem.

Menurut Nadiem Makarim, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tidak akan dilakukan tepat sebelum siswa lulus sekolah.

"Pelaksanaan ujian (penilaian kompetensi) tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8 atau kelas 11," ujar dia.

Alasannya, jika dilakukan di tengah-tengah, supaya sistem ini masih bisa memberikan waktu bagi siswa, guru dan sekolah untuk melakukan perbaikan.

"Sehingga sebelum siswa lulus, ada waktu kepada semua elemen pedidikan untuk melakukan perbaikan," tutur Nadiem.

Pertimbangan kedua, asesmen dan survei karakter juga bertujuan menghindari potensi munculnya stres bagi siswa dan orangtua sebagaimana yang terjadi selama penerapan UN.

Sehingga nantinya, karena asesmen kompetensi minumum dan survei karakter dilakukan di tengah jenjang pendidikan, maka tidak bisa diterapkan sebagai rujukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

"Dengan begitu, tidak lagi menimbulkan stres bagi orangtua dan anak. Karena sifat penilaian ini adalah formatif yang artinya harus berguna bagi guru, sekolah dan individu siswa untuk memperbaiki dirinya," ujar Nadiem.