Pro dan Kontra DPRD DKI soal Wacana Pansus Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa banjir di DKI Jakarta memunculkan wacana baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sejumlah anggota mewacanakan untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki banjir.

Wacana ini bermula ketika sejumlah anggota DPRD DKI yakni Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan Anggota fraksi PSI Anggara Wicitra, Anthony Winza, Anggota Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina, dan Anggota Fraksi PAN Farazandi, meninjau lokasi banjir di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI Belum Terbentuk, Sudah Ada Wacana Studi Banding ke Jepang dan Belanda

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Hingga saat ini pun sudah ada tujuh fraksi yang menyetujui pembentukan pansus banjir yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB-PPP.

Sedangkan yang masih belum memutuskan sikap adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS.

Wacana ini memang memunculkan pro kontra dari anggota-anggota DPRD DKI sendiri.

Ada yang menganggap pansus urgen dibentuk, namun sebagian menilai tak perlu ada pansus dan banjir sebaiknya dibahas di forum DPRD biasa layaknya rapat DPRD.

Untuk tengahi PUPR dan Pemprov

Basri Baco menjelaskan, pansus banjir nantinya akan mengumpulkan fakta dan data mengenai banjir Jakarta serta solusi yang bisa diambil.

"Tujuan pansus adalah mencari fakta dan data terhadap apa penyebab banjir yang utama, kemudian bagaimana solusinya sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir yang dahsyat ini," ucap Basri di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, tim pansus banjir juga bisa menjadi penengah solusi banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Inisiator Pansus Banjir DPRD: Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Saling Lempar

Ia menilai, selama ini Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta seringkali saling lempar terkait banjir Jakarta termasuk pekerjaan normalisasi sungai.

"Sehingga juga bisa menetralkan atau mencari titik temu konflik antara Pemprov dengan Kementerian PUPR yang selalu lempar-lemparan terkait mengenai apa penyebab utama banjir. Karena itu adalah hak dari Dewan maka kita akan pergunakan," ujar dia.