Sejarawan Ingatkan Revitalisasi Monas Harus Lahir Batin, Sesuai Tujuan Awal Pembangunannya

Kompas.com - 23/01/2020, 15:16 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan JJ Rizal mengatakan semestinya Pemerintah Pusat sebagai pemilik kawasan Monas maupun Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola tidak sekadar merevitalisasi bangunan fisik kawasan Monas.

JJ Rizal berharap revitalisasi itu disesuaikan dengan tujuan Monas didirikan.

"Jangan hanya lahirnya yang diperbaiki tapi juga batinnya," kata Rizal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Dia mengatakan, Bung Karno membuat kawasan Monas seperti layaknya taman di sebuah keraton kerajaan-kerajaan Jawa. Taman semacam itu biasanya hanya orang-orang spesial saja yang bisa merasakannya.

Baca juga: Ribut Masalah Izin Revitalisasi, Sejarawan Sebut Monas Salah Urus Sejak Dulu

Namun Bung Karno membuka kawasan Monas untuk masyarakat umum agar masyarakat merasakan kemerdekaan dan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri saat berada Monas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Taman itu tempat raja merenung, tapi (kebanyakan) itu untuk elite. Enggak sembarang orang bisa masuk tamannya raja. Tapi Bung Karno, taman itu dibuka, diablak," tutur Rizal.

Tapi kian hari, kata dia, revitalisasi Monas kian tak jelas arahnya. Dia mengatakan salah satu contohnya adalah di masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Pemagaran di sekeliling kawasan Monas dianggap Rizal sebagai revitalisasi yang tak sesuai dengan tujuan Monas dibangun.

Baca juga: Sejarah Monas, Lahir dari Ide Warga Biasa dan Dikerjakan Pekerja Jepang

"Ajaibnya oleh Sutiyoso itu dipagar dan ajaibnya sampai sekarang dipagar (tidak dibuka kembali) itu yang saya bilang, salah paham banyak," ucap Rizal.

Proyek revitalisasi yang terbaru yang ikut dikritik Rizal adalah proyek yang digadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang harus menebang ratusan pohon di wilayah selatan Monas.

Rizal menilai revitalisasi akan selalu mendapat kritik karena seringkali pemerintah berikutnya tidak mengerti untuk apa Monas didirikan oleh Bung Karno.

"Ini bukan (hanya) masalah pohon menurut saya, tapi jauh lebih besar adalah masalah salah paham dan salah urus Monas. (Proyek Anies) ini sebenarnya contoh bagaimana salah paham itu menimbulkan salah urus yang berkepanjangan," tutup Rizal.

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sedang merevitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Menurut rencana, revitalisasi dikerjakan selama tiga tahun, yakni 2019-2021.

Dalam rancangan revitalisasi Monas, Pemprov DKI akan membangun lapangan plaza sebagai wadah ekspresi warga di setiap sisi Monas, baik di wilayah selatan, timur, maupun barat.

Pemprov DKI juga akan membangun kolam yang dapat merefleksikan bayangan Tugu Monas.

Revitalisasi ini bersamaan dengan revitalisasi Masjid Istiqlal dan kawasan di sekitar Lapangan Banteng.

Ketiga wilayah tersebut nantinya akan terhubung dengan jalur pejalan kaki yang lebar dan rapi.

Revitalisasi mulai dikerjakan pada November 2019. Namun, proyek ini baru menjadi sorotan akhir-akhir ini karena adanya penebangan pohon demi proyek tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.