Cawagub DKI Nurmansjah Sebut Anggaran di DKI Kurang Prioritas untuk Atasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis mengakui anggaran penanganan banjir di DKI memang masih kurang.

Ia mengatakan, keberpihakan terhadap penanganan banjir termasuk dari segi alokasi anggaran memang jauh dari kata mencukupi.

Pria yang akrab disapa Ancah ini mengibaratkan, anggaran penanganan banjir yang tidak terlalu diprioritaskan ini layaknya pada zaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang kurang mementingkan transportasi Jakarta (transjakarta).

"Jadi kayak waktu Bang Foke (Fauzi Bowo) istilahnya keberpihakan ke busway kan masih kurang dulu. Nah kalau kaitan dengan ini, saya setuju. Mungkin nanti di perubahan APBD 2020," ujar Nurmansjah saat dihubungi, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Warga Daerah Rawan Banjir Komentari Pernyataan Cawagub DKI Nurmansjah soal Pindah Rumah

"Karena masalah banjir sangat krusial dan ekstrem persoalannya, keberpihakan itu enggak bisa ditawar lagi bahwa ini harus maksimum, jangan sampai ada dikurangi dengan hal-hal enggak prioritas," lanjutnya.

Nurmansjah bahkan berpendapat bahwa pergelaran balap mobil listrik Fomula E tidak terlalu penting maka bisa ditunda dan anggarannya bisa digunakan untuk banjir.

"Kalau Formula setelah ditimbang, kalau harus ditunda, ya sudah enggak masalah. Saya belum tau secara detail berapa. Yamg jelas opini pribadi, kalau terpilih, keberpihakan pemda terhadap permasalahan penanggulangan air ini harus secara umum," kata dia.

Ia pun mengakui anggaran penanggulangan banjir saat ini memang tergolong kecil.

"Karena memang enggak bisa digunakan dengan dana yang sedikit, harus dengan dana yang secara optimal supaya kondisi banjir ini tidak terjadi lagi. Mengurangi genangan-genangannya," ujarnya.

Diketahui, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta.

Baca juga: Sebut Solusi Banjir Warga Harus Pindah, Cawagub DKI Nurmansjah Mengaku Tak Serius

Tahun ini, total APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,9 triliun. Berarti bisa dikatakan anggaran DKI untuk banjir mencapai Rp 96,7 miliar.

Sementara anggaran normalisasi kali Ciliwung yang semula Rp 850 miliar dipangkas menjadi Rp 350 miliar.

Pemangkasan itu disebabkan oleh persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019.

Dibandingkan APBD DKI untuk penanganan banjir 2018, jumlah tersebut masih kalah jauh. Anggaran penanganan banjir tahun 2018 tercatat senilai Rp 4,1 triliun.