JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berpesan agar pemilihan wakil gubernur pengganti dirinya tidak bermuatan kepentingan politik, melainkan demi kepentingan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Sandiaga ketika bertemu dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi baru-baru ini.
Dia menilai, keputusan membentuk panitia pemilihan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bukan berasal dari fraksi PDIP, PKS dan Gerindra sudah tepat.
Baca juga: Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas
"Pesan kepada beliau jangan ini dijadikan satu proses yang akhirnya banyak benturan kepentingan dan beliau sudah menyatakan karena tim (panita pemilihan) yang akan dibentuk ini tidak boleh mendapatkan wakil dari Gerindra PKS dan PDIP, benturan kepentinganya sudah bisa di selesaikan," ucap dia di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).
Terkait dua calon yang sudah diajukan, Sandiaga tidak mau berkomentar terlalu jauh. Dia berharap siapapun yang terpilih bisa bekerja maksimal sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Jelang pemilihan wagub DKI Jakarta, Fraksi Demokrat mengajukan diri untuk terlibat menjadi panitia pemilihan. Hal itu dikatakan anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif.
"Iya. Kemarin saya disampaikan Haji Misan (wakil ketua DPRD dari demokrat) bagaimana kalau Demokrat," ucap Syarif seusai agenda diskusi Polemik 'Nanti Kita Cerita Tentang Wagub Hari Ini', di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Baca juga: Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI
Menurut dia, Fraksi Demokrat mengajukan diri sebagai ketua panlih karena dinilai sebagai fraksi penyeimbang yang tidak berpihak kepada siapa pun.
Untuk diketahui, partai Gerindra dan PKS telah mengusulkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno kepada DPRD DKI Jakarta.
Dua nama itu adalah politikus Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.
Riza dan Nurmansjah merupakan cawagub baru yang diusulkan Gerindra dan PKS. Mereka menggantikan dua nama cawagub sebelumnya, yakni kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Gerindra dan PKS mengganti nama cawagub karena nama Agung dan Syaikhu tak kunjung diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, dua nama itu sudah diserahkan ke DPRD pada Maret 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.