Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Masker Pasar Jaya: Dari Rp 300.000 Jadi Rp 125.000, Kok Masih Mahal?

Kompas.com - 06/03/2020, 09:16 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Merebaknya Virus Corona di Indonesia terutama DKI Jakarta, membuat masyarakat menjadi was-was. Hal itu membuat masker, hand sanitizer, hingga pengukur suhu tubuh diburu masyarakat.

Harga ketiga barang tersebut pun melonjak tinggi karena kebutuhan yang tinggi tetapi pasokan langka. Polemik harga masker yang tinggi pun belakangan menyeruak.

Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI PD Pasar Jaya.

Pada Selasa (3/3/2020) lalu,  PD Pasar Jaya ini menambah 1.450 boks stok penjualan masker di Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan penularan COVID-19.

Baca juga: Cegah Corona Tak Perlu Panic Buying, Lakukan 3 Hal Sederhana Ini

"Kalau sekarang kan isunya stok masker habis. Nah, kami hari ini sedang dalam upaya untuk bisa menghadirkan itu. Kurang lebih, kita sedang mengadakan 1.450 boks masker," ucap Manajer Bidang Umum dan Humas PD Pasar Jaya Gatra Vagansa

Polemik harga Rp 300.000

Meski menyetok masker, harga yang dipatok terbilang mahal. Untuk harga satu boks masker dari PD Pasar Jaya dipatok dengan harga Rp 300.000 dengan isi 50 lembar.

Masker yang dijual bermerek Wellbest dengan harga satuannya Rp 6.500 per 1 lembar. Gatra mengakui harga normal masker tersebut sekitar Rp 30.000. Artinya, harga yang dijual  naik sepuluh kali lipat.

Baca juga: Akui Keliru soal Harga Masker Rp 300.000 Per Boks, Ini Penjelasan Dirut Pasar Jaya

"Kalau yang paling biasa yang warna hijau itu mungkin kurang lebih harganya cuma 30.000-an kalau enggak salah di (Pasar) Pramuka. Iya, betul (harganya naik). Memang harga perolehannya sendiri saat ini naik," ujarnya.

Penyediaan masker tersebut bisa dibeli di JakGrosir Induk Kramat Jati serta seluruh gerai Perumda Pasar Jaya seperti JakMart, Mini DC, dan PopMom Store.

Dikritik DPRD hingga YLKI

Harga masker yang mahal ini pun mendapat kritikan dari DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari menilai tindakan tersebut justru menyengsarakan masyarakat karena seolah meraup keuntungan.

"Jakarta sedang darurat, ini bukan saatnya meraup keuntungan. Justru di situasi seperti ini, jangan kita menari di atas keresahan orang. Lebih baik tidak berjualan jika mematok harga tinggi," ujar Eneng saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2020).

Penjualan ini juga seolah mengingkari komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menomorsatukan keselamatan warga dalam penganganan infeksi virus Corona.

Baca juga: Pasar Jaya Jual Masker Rp 300.000 Per Boks, YLKI: Itu Mengeksploitasi Warga

Menurut Eneng, dengan menjual masker seharga Rp 300.000 per boksnya justru memperlihatkan ekonomi yang didahulukan dan kebutuhan masyarakat diabaikan.

"Padahal pemerintah memiliki kewajiban menjamin kestabilan harga dan ketersediaan masker untuk seluruh masyarakat, bukan malah menjadikan kepanikan masyarakat menjadi kesempatan untuk mendapatkan uang," kata dia.

Tak hanya dari anggota DPRD, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengecam kebijakan BUMD milik DKI ini.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).-KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com