Cegah Covid-19, Pemuka Lintas Agama di Depok Sepakat Larang Kegiatan Ibadah Berjamaah

Kompas.com - 20/03/2020, 12:57 WIB
Ilustrasi shalat KOMPAS.com/ANDI HARTIKIlustrasi shalat


DEPOK, KOMPAS.com - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pimpinan agama lainnya sepakat melarang umat menggelar kegiatan keagamaan berjamaah.

Keputusan ini diteken Jumat (20/3/2020) di Balai Kota Depok, Jawa Barat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris berujar, keputusan diambil karena melihat Covid-19 sebagai pandemi global yang penyebarannya cepat termasuk di Depok.

"Salahsatu tindakan taktis, terintegrasi dan extra ordinary untuk menghambat penyebaran Covid-19 adalah membatasi pertemuan orang dengan strategi jarak sosial dan fisik," kata Idris membacakan kesepakatan itu.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemkot Depok Minta Umat Tunda Kegiatan Keagamaan Berjamaah

Maka dengan itu, seluruh pihak terkait memutuskan dan bersepakat untuk melarang kegiatan keagamaan yang bersifat massal (jamaah) untuk semua agama.

"Termasuk di dalamnya salat Jumat di masjid, misa di

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gereja, dan sejenisnya, serta melaksanakan ibadah untuk sementara

waktu di rumah masing-masing," ucap Idris.

"Larangan ini berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020," tutup dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Megapolitan
Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Megapolitan
Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X