UN Dibatalkan, Disdik DKI Kaji Kriteria Penentu Kelulusan Siswa

Kompas.com - 24/03/2020, 17:21 WIB
ilustrasi Ujian Nasional KOMPAS.com/ Junaediilustrasi Ujian Nasional
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan Ujian Nasional ( UN) di tengah pandemi virus corona tipe 2 ( SARS-CoV-2) yang terus meluas.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana telah menginformasikan pembatalan UN tersebut kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan melalui Surat Edaran Nomor 32/SE/2020.

"Pelaksanaan Ujian Nasional di Satuan Pendidikan dibatalkan," demikian isi surat edaran yang diterbitkan Nahdiana pada Selasa (24/3/2020).

Baca juga: UN 2020 Dibatalkan, Berikut Sejumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Serupa

Dalam edaran tersebut, Nahdiana menyampaikan, kriteria penentu kelulusan siswa akan diatur dalam petunjuk teknis (juknis).

"Pelaksanaan Ujian Sekolah, kriteria kelulusan, dan kenaikan kelas akan diatur dalam juknis tersendiri," demikian bunyi surat edaran.

Kepala Subbagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sonny Juhersoni menuturkan, Dinas Pendidikan DKI masih mengkaji kriteria penentu kelulusan siswa sebagai pengganti UN.

"Masih dalam kajian," kata Sonny saat dikonfirmasi.

Baca juga: Dukung Pembatalan UN, FSGI Usul Anggarannya untuk Penanganan Covid-19

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya mengatakan, UN tingkat SD, SMP, dan SMA diputuskan ditiadakan di tengah pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Syaiful mengatakan keputusan itu disepakati dalam rapat konsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang digelar secara online, Senin (23/3/2020).

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19, sehingga kami sepakat UN ditiadakan," kata Huda.

Huda mengatakan, ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa.

Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi X DPR bersama Nadiem adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online.

Opsi berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa dalam rapor selama menempuh proses belajar di sekolah.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah 18 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh di RSPI Sulianti Saroso

Sudah 18 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh di RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Sempat Jadi PDP, Status Dokter Tirta Turun Jadi ODP

Sempat Jadi PDP, Status Dokter Tirta Turun Jadi ODP

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Komplotan Pengedar Sabu Seberat 11,1 Kilogram

Kronologi Penangkapan Komplotan Pengedar Sabu Seberat 11,1 Kilogram

Megapolitan
Sudinsos Jakbar Pastikan Stok Pangan Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Terpenuhi Selama Isolasi

Sudinsos Jakbar Pastikan Stok Pangan Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Terpenuhi Selama Isolasi

Megapolitan
RSPI Sulianti Saroso Isolasi 25 Pasien, 15 Positif, 2 PDP Meninggal Dunia

RSPI Sulianti Saroso Isolasi 25 Pasien, 15 Positif, 2 PDP Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE: 36 Orang Positif Covid-19 dan 1 Sembuh di Bekasi

UPDATE: 36 Orang Positif Covid-19 dan 1 Sembuh di Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Minta Perkantoran di Depok Terapkan Kerja dari Rumah sampai 11 April

Wali Kota Minta Perkantoran di Depok Terapkan Kerja dari Rumah sampai 11 April

Megapolitan
Politisi PDI-P Nilai Lockdown Belum Perlu Diterapkan di Jakarta

Politisi PDI-P Nilai Lockdown Belum Perlu Diterapkan di Jakarta

Megapolitan
Depok Belum Dapat Restu Pemprov Jawa Barat untuk Local Lockdown

Depok Belum Dapat Restu Pemprov Jawa Barat untuk Local Lockdown

Megapolitan
14 RW di Kelurahan Pondok Kelapa Batasi Akses Keluar Masuk Lingkungan

14 RW di Kelurahan Pondok Kelapa Batasi Akses Keluar Masuk Lingkungan

Megapolitan
Ini Peran Tiga Tersangka Penyebar Hoaks Covid-19 di Food Street Kelapa Gading

Ini Peran Tiga Tersangka Penyebar Hoaks Covid-19 di Food Street Kelapa Gading

Megapolitan
Bekasi Tetapkan Status Siaga Bencana Covid-19, Apa Dampaknya Bagi Warga?

Bekasi Tetapkan Status Siaga Bencana Covid-19, Apa Dampaknya Bagi Warga?

Megapolitan
Enam Penyelundup 11,1 Kilogram Sabu Beraksi di Tengah Sepinya Jakarta karena Covid-19

Enam Penyelundup 11,1 Kilogram Sabu Beraksi di Tengah Sepinya Jakarta karena Covid-19

Megapolitan
Lebih Besar dari Angka Kematian Nasional, 283 Jenazah di DKI Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Lebih Besar dari Angka Kematian Nasional, 283 Jenazah di DKI Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
3 Penyebar Hoaks Terkait Covid-19 di Jakarta Utara Ditangkap

3 Penyebar Hoaks Terkait Covid-19 di Jakarta Utara Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X