Menunggu Realisasi Bantuan Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga DKI Terdampak Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemberian bantuan bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah hingga para pekerja harian menemui titik terang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas hal itu dengan Pemerintah Pusat.

Keduanya memiliki porsi atau pembagian masing-masing untuk membantu warga DKI Jakarta.

Selanjutnya, akan dibahas mekanisme pengucuran anggaran tersebut.

Bantuan untuk 3,7 juta warga

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemerintah Pusat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada 3,7 juta DKI Jakarta yang harus diberi bantuan.

Sebanyak 3,7 juta orang tersebut dikategorikan sebagai warga miskin ataupun rentan miskin.

"Dalam catatan kami ada 3,7 juta orang yang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," kata Anies saat melakukan video konferensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Kamis (4/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Dari 3,7 juta warga yang membutuhkan bantuan, sebanyak 1,1 juta di antaranya sudah terdata dan tercatat karena masuk kategori miskin sehingga selalu mendapat bantuan dari Pemprov DKI.

Adapun 2,6 juta warga lainnya yang dikategorikan dalam rentan miskin masih didata.

"Kelompok rentan miskin, kelompok yang selama ini tidak dapat bantuan langsung. Misal pengemudi ojek, pedagang bakso, pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan, ekonomi mengalami kontraksi kehilangan pendapatan. Ini yang sedang dikumpul datanya untuk bisa mendapat bantuan pemerintah," ujar Anies.

Anies menyebutkan, jumlah warga yang membutuhkan bantuan telah dibahas dalam rapat terbatas.

Bantuan Rp 1 juta

Dalam pembahasannya, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyepakati besaran yang akan diberikan, yaitu sebesar Rp 1.000.000 per keluarga.

"Tim DKI dan Kemensos sepakati untuk memberi dukungan Rp 1.000.000 per keluarga untuk digunakan bersama-sama," lanjutnya.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 DKI Rp 3 Triliun, Salah Satunya Diambil dari Dana Formula E

Pemprov DKI memiliki tanggung jawab tetap memberikan bantuan kepada 1.100.000 orang.

Adapun pemerintah pusat berpartisipasi memberikan bantuan kepada 2.600.000 warga yang rentan miskin.

Untuk itu, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 4,57 triliun yang akan disalurkan kepada 2.600.000 warga selama bulan April dan Mei.

"Targetnya 2.600.000 orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama dua bulan. April sampai Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun," jelasnya.

Kemudian, sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bakal menambahkan Rp 120.000 dalam bantuan dari pemerintah pusat untuk 2,6 juta warga sehingga setiap keluarga mendapatkan Rp 1 juta.

Pemprov DKI juga akan menambahkan bantuan untuk 1.100.000 orang sebesar Rp 1 juta.

Alokasi anggaran Pemprov DKI

Lantaran penyebaran Covid-19 yang semakin cepat dan juga terus bertambahnya pasien positif, Pemprov DKI harus semakin banyak mengalokasikan anggaran penanggulangannya.

Hingga Kamis kemarin, tercatat Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,032 triliun.

"Secara umum banyak dukungannya, jadi Bazis Baznas di Jakarta sekarang menerima banyak bantuan. Kami di DKI kita sudah mengalokasikan pada saat ini yang sudah dialokasikan sampai Mei sebesar Rp 3,032 triliun. Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun ditambah Rp 2 triliun. Jadi sudah ada Rp 3 triliun yang dialokasikan Covid," ungkap Anies.

Baca juga: Aksi Moms UI, Sekelompok Ibu Bagikan Makanan Gratis untuk Mahasiswa Rantau

Menurut Anies, jika wabah ini terus berlangsung hingga bulan Mei atau seterusnya, maka anggarannya akan ditambah.

Anies mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena memberikan kelonggaran penggunaan anggaran untuk bantuan Covid-19.

Selain realokasi anggaran yang sudah ada, Pemprov DKI masih menunggu dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,1 triliun yang kemungkinan juga bisa dialihkan sebagai dana penanggulangan virus asal Wuhan itu.

"Saat ratas kami sampaikan ada dana bagi hasil yang perlu segera dieksekusi karena itu akan membantu. Piutang Kemenkeu ke Jakarta Rp 6,4 triliun jadi Rp 5,1 triliun. Ada dana bagi hasil tahun ini di kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun kami harap itu bisa segera dicairkan," tambah Anies.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, Pemprov DKI mulanya menganggarkan Rp 1,032 triliun untuk penanganan Covid-19.

Kemudian, Pemprov DKI sedang memproses anggaran tambahan sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 hingga akhir Mei 2020.

Edi berujar, anggaran tersebut diambil dari sejumlah pos lain yang direalokasikan untuk menangani Covid-19.

Salah satunya adalah anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang harusnya digunakan untuk membangun infrastruktur Formula E 2020.

Formula E yang semula akan digelar pada 6 Juni 2020, ditunda karena pandemi Covid-19.

"Alokasi anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah PMD khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah," kata dia.

Edi tak merinci besaran tiap mata anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Menurut Edi, Pemprov DKI akan kembali menambah anggaran penanganan Covid-19 apabila wabah ini masih terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan.