5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Kompas.com - 14/04/2020, 11:45 WIB
Sejumlah rangkaian kereta rel listrik terpakir di Dipo Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). PT Kereta Commuter Indonesia membatalkan pembatasan jam operasional dan akan mengembalikan jam operasional Kereta rel listrik (KRL) menjadi normal mulai Senin (20/3) pukul 15.00 WIB imbas padatnya penumpang pada pagi harinya. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah rangkaian kereta rel listrik terpakir di Dipo Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). PT Kereta Commuter Indonesia membatalkan pembatasan jam operasional dan akan mengembalikan jam operasional Kereta rel listrik (KRL) menjadi normal mulai Senin (20/3) pukul 15.00 WIB imbas padatnya penumpang pada pagi harinya. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

BOGOR, KOMPAS.com - Lima pimpinan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, sepakat mengusulkan penghentian sementara aktivitas transportasi kereta rel listrik (KRL) jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan dimulai serentak, Rabu (15/4/2020).

Usulan tersebut dibuat secara kolektif dan akan disampaikan hari ini kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menuturkan, usulan itu sebelumnya sudah disampaikan kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Jabodetabek, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Situasi Sejumlah Stasiun KRL Pagi Ini, Antrean Penumpang Masih Mengular

Dedie mengatakan, pihak PT KCI menyanggupi usulan penghentian sementara layanan KRL selama penerapan PSBB di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi selama 14 hari ke depan.

"Respons PT KCI menyatakan kesanggupannya. Penutupan jalur seperti ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya sudah pernah dilakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan," kata Dedie, Selasa (14/4/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dedie menilai, langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Perjuangan Penumpang Naik KRL pada Masa PSBB, Antre Panjang di Stasiun sejak Pukul 05.00 WIB

Ia menjelaskan, situasi penumpukan penumpang yang terjadi di beberapa stasiun, kemarin, menjadi bukti masih lemahnya penerapan protocol Covid-19.

Kondisi itu, sambungnya, bisa membuat resiko penularan virus corona di dalam kereta menjadi besar.

"Kenapa ditutup, karena resikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, dimana pengendaliannya lemah kita tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud," sebutnya.

"Buktinya apa, terjadilah penumpukan-penumpukan penumpang. Sehingga tidak ada protokol Covid yang bisa dilakukan," tambahnya.

Baca juga: Dampak Tak Patuhnya Perusahaan terhadap PSBB, Stasiun KRL Penuh, Jakarta Masih Ramai

Lanjut Dedie, para kepala daerah di Bodebek juga meminta ketegasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap sektor-sektor yang masih diperbolehkan untuk beraktivitas di Ibu Kota selama penerapan PSBB.

Pasalnya, banyak warga dari Bogor, Depok, dan Bekasi yang masih bepergian ke Ibu Kota untuk tujuan lain.

"Kalau ini bisa dipetakan saja dan dilakukan langkah-langkah tegas tentu mobilitas warga bisa ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinsos Kota Bekasi Amankan 300 Gelandangan dan Pengemis Sepanjang 2021

Dinsos Kota Bekasi Amankan 300 Gelandangan dan Pengemis Sepanjang 2021

Megapolitan
Penembak Paranormal di Tangerang Disuruh Pengusaha Angkutan Umum yang Dendam, Dapat Upah Rp 50 Juta

Penembak Paranormal di Tangerang Disuruh Pengusaha Angkutan Umum yang Dendam, Dapat Upah Rp 50 Juta

Megapolitan
Tidak Mau Kalah dari Bogor, Pemkot Bekasi Akan Terapkan PeduliLindungi di Pasar Tradisional

Tidak Mau Kalah dari Bogor, Pemkot Bekasi Akan Terapkan PeduliLindungi di Pasar Tradisional

Megapolitan
PTM Terbatas SDN 06 Beji Depok Belum Ada Kendala, Siswa Patuh Prokes

PTM Terbatas SDN 06 Beji Depok Belum Ada Kendala, Siswa Patuh Prokes

Megapolitan
Jurnalis Warta Kota Diintimidasi Saat Meliput Kegiatan di TPS Liar di Kota Tangerang

Jurnalis Warta Kota Diintimidasi Saat Meliput Kegiatan di TPS Liar di Kota Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Depok Normalisasi Sejumlah Situ

Cegah Banjir, Pemkot Depok Normalisasi Sejumlah Situ

Megapolitan
Gelar Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Gelar Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Megapolitan
Masih Buron, Satu Anggota Komplotan Penembak Paranormal di Tangerang Diminta Serahkan Diri

Masih Buron, Satu Anggota Komplotan Penembak Paranormal di Tangerang Diminta Serahkan Diri

Megapolitan
Sekretariat Dewan DPRD DKI Belum Terima Usulan PAW Viani Limardi

Sekretariat Dewan DPRD DKI Belum Terima Usulan PAW Viani Limardi

Megapolitan
Disebut Gelembungkan Dana Reses oleh FPI, Viani Limardi: Fitnah yang Sangat Busuk

Disebut Gelembungkan Dana Reses oleh FPI, Viani Limardi: Fitnah yang Sangat Busuk

Megapolitan
Penembakan Pria di Tangerang, Inisiator Pelaku Dendam Istrinya Selingkuh dengan Korban

Penembakan Pria di Tangerang, Inisiator Pelaku Dendam Istrinya Selingkuh dengan Korban

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 73,35 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 73,35 Persen

Megapolitan
Menjawab Tantangan Tata Ruang dan Transportasi Ibu Kota

Menjawab Tantangan Tata Ruang dan Transportasi Ibu Kota

Megapolitan
Dualisme DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kita Saksikan Drama Politik

Dualisme DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kita Saksikan Drama Politik

Megapolitan
Sidang Paripurna Interpelasi Formula E Disebut Ilegal, Ketua Fraksi PDIP: Ilegalnya di Mana?

Sidang Paripurna Interpelasi Formula E Disebut Ilegal, Ketua Fraksi PDIP: Ilegalnya di Mana?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.