Pemkot Bogor Matangkan Data Penerima Jaring Pengaman Sosial

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, terus mematangkan data jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial yang terdampak Covid-19.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan dalam rangka penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai berlaku mulai Rabu (15/4/2020) besok hinggal 14 hari ke depan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, dari informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bogor, ada kisaran 71.000 warga yang masuk dalam kategori penerima bantuan.

Dedie mengemukakan, dari jumlah tersebut, pemerintah daerah akan memisahkan mana yang termasuk kategori sebagai miskin baru maupun kategori lainnya.

Baca juga: Berlaku Besok, Ini 10 Lokasi Razia Kendaraan Selama PSBB di Kota Bogor

Ia menyebutkan, di luar data DTKS, terdapat sekitar 52.000 warga Kota Bogor lainnya yang juga berhak mendapat bantuan

"Kami akan pisahkan DTKS atau yang dikenal sebagai data kemiskinan di Kota Bogor. Jumlahnya sampai dengan saat ini di kisaran 71.000 karena memang penyelesaianan DTKS itu baru kami finalisasi di bulan Januari kemarin. Jadi datanya masih relatif valid,” ucap Dedie, Selasa (14/4/2029).

"Kami sedang pisahkan mana saja data yang masuk kategori sebagai miskin baru. Kami juga akan pisahkan data mereka-mereka yang terdampak akibat usahanya tutup atau yang PHK atau yang lain-lain. Itu dalam proses," sambung Dedie.

Dedie menambahkan, Pemkot Bogor sedang berupaya mendata angka lain, khususnya para petugas medis yang memang bekerja sebagai ujung tombak dari seluruh rangkaian usaha mencegah dan mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

Mekanisme penyalurannya, sambung Dedie, ada yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, bahan pokok, ataupun dalam bentuk lainnya seperti padat karya.

"Semua data-data tersebut nantinya akan kita verifikasi, kita akan rekonsiliasi data lagi. Kemudian kita akan pakai mekanisme pengecekan ulang melalui NIK, KK dan e-KTP, supaya tidak ada yang menerima bantuan ganda," ujar dia.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Lusiana Nurissiyadah menilai, langkah cepat relokasi anggaran diperlukan untuk menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang terdampak.

Lusiana menuturkan, idealnya Pemkot Bogor harus menyiapkan anggaran Rp 20 hingga 25 miliar yang bisa digeser dari berbagai pos anggaran untuk antisipasi penanganan wabah Covid-19.

Dirinya mengaku siap mendorong hal itu jika memang Pemkot Bogor mau melakukan kajian dan perumusan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

"Untuk jaga-jaga ke depannya, mungkin kami harus siapkan Rp 20 hingga Rp 25 miliar. Jadi, bukan hanya untuk penanggulangan dan penanganan semata, tapi kami juga mesti siapkan cover anggaran untuk dampak ekonomi masyarakat karna wabah ini. Jadi kami harus persiapkan segala kemungkinan terburuknya," imbuh dia.