Evaluasi Sepekan PSBB Jakarta, Politisi PKB: Jangan Sampai Ada yang Tidak Makan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta telah berlangsung selama sepekan sejak kali pertama diterapkan pada 10 April 2020 lalu.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yusuf mengatakan, masih ada sejumlah larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dipatuhi perusahaan maupun warga.

Salah satunya terlihat dari masih padatnya lalu lintas termasuk padatnya penumpang di KRL.

Baca juga: Sepekan PSBB Jakarta: Situasi Masih Ramai, Perusahaan Bandel, dan Dinamika Ojol

"Saya melihat beberapa jalan masih ada kepadatan lalu lintas terutama pada hari pertama sampai hari ke tiga dan juga transportasi massal seperti KRL," ucap Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Meski demikian, Yusuf tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Pasalnya, yang masih beraktifitas di jalan pun banyak dari kalangan pekerja harian.

Sehingga, kata Yusuf, seharusnya pemerintah menjamin kebutuhan mereka agar bisa tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona tipe 2 penyebab pandemi Covid-19.

"Kalau masyarakat tidak keluar rumah saya yakin penyebaran Covid-19 akan terhenti, akan tetapi pemerintah juga harus menyiapkan logistik selama penerapan PSBB berlangsung," tuturnya.

Baca juga: Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Tak Ragu Perpanjang PSBB Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memang saat ini tengah melakukan pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin dan rentan miskin.

Yusuf sendiri sempat mengecek langsung proses pengemasan dan pendistribusian paket bansos yang diberikan kepada warga.

Meski pendistribusian agak mengalami keterlambatan, ia tetap mengapresiasi kinerja Pemprov DKI.