Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Sepekan PSBB Jakarta, Politisi PKB: Jangan Sampai Ada yang Tidak Makan

Kompas.com - 17/04/2020, 15:17 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta telah berlangsung selama sepekan sejak kali pertama diterapkan pada 10 April 2020 lalu.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yusuf mengatakan, masih ada sejumlah larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dipatuhi perusahaan maupun warga.

Salah satunya terlihat dari masih padatnya lalu lintas termasuk padatnya penumpang di KRL.

Baca juga: Sepekan PSBB Jakarta: Situasi Masih Ramai, Perusahaan Bandel, dan Dinamika Ojol

"Saya melihat beberapa jalan masih ada kepadatan lalu lintas terutama pada hari pertama sampai hari ke tiga dan juga transportasi massal seperti KRL," ucap Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Meski demikian, Yusuf tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Pasalnya, yang masih beraktifitas di jalan pun banyak dari kalangan pekerja harian.

Sehingga, kata Yusuf, seharusnya pemerintah menjamin kebutuhan mereka agar bisa tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona tipe 2 penyebab pandemi Covid-19.

"Kalau masyarakat tidak keluar rumah saya yakin penyebaran Covid-19 akan terhenti, akan tetapi pemerintah juga harus menyiapkan logistik selama penerapan PSBB berlangsung," tuturnya.

Baca juga: Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Tak Ragu Perpanjang PSBB Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memang saat ini tengah melakukan pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin dan rentan miskin.

Yusuf sendiri sempat mengecek langsung proses pengemasan dan pendistribusian paket bansos yang diberikan kepada warga.

Meski pendistribusian agak mengalami keterlambatan, ia tetap mengapresiasi kinerja Pemprov DKI.

"Memang dalam pendistribusian tersebut ada kemunduran sesuai jadwal walaupun mundurnya satu hari karena dalam pengemasan keterbatasan tenaga pengemansan, menurut saya menangani 1.178.000 kartu keluarga bukan hal mudah," kata dia.

Baca juga: Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta Banyak yang Belum Dapat Bansos

"Yang terpenting dalam masa PSBB masyarakat Jakarta jangan sampai ada yang tidak makan," tambah Yusuf.

Untuk diketahui, PSBB di Jakarta berlangsung mulai Jumat (10/4/2020) lalu dan akan berakhir pada 23 April 2020 mendatang.

Dalam kurun waktu dua minggu tersebut, seluruh warga di wilayah DKI Jakarta hanya diperbolehkan keluar rumah apabila dalam keadaan darurat seperti memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor tertentu yang mendapat pengecualian.

Warga juga diwajibkan menggunakan masker apabila keluar rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com