Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Tangerang Terbelit Birokrasi

TANGERANG, KOMPAS.com - Bantuan sosial (bansos) bagi warga Kota Tangerang tak kunjung turun padahal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah itu sudah berjalan 11 hari.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah awalnya mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat semestinya sudah diterima warga pada 21 April 2020 tetapi kembali diundur ke 25 April.

Selasa (28/4/2020) kemarin saat ditanya Kompas.com tentang bansos itu, Arief menyatakan bingung dengan informasi yang diberikan pemerintah pusat karena bantuan yang dijanjikan tak ada tanda-tanda akan segera cair.

Baca juga: Bentuk Bantuan Pusat dan Provinsi Beda, Wali Kota Tangerang Tarik Kembali Data Penerima Bantuan

"Kami masih nunggu dari pusat dan provinsi, gitu," kata Arief.

Sebenarnya Pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan anggaran bantuan untuk 85.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di masa PSBB. Bantuan tersebut berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 per KK.

Namun aturan birokrasi menghentikan niat Pemerintah Kota Tangerang untuk segera menyalurkan bantuan tersebut.

Menunggu pemerintah pusat

"Masalahnya kami enggak bisa ngasih, (padahal) kami sudah anggarkan (untuk) 85.000 KK. Cuma masalahnya kami enggak bisa ngasih kalau provinsi dan pusat belum ngasih," ujar dia.

Arief mengatakan, warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang yang terdata kurang lebih sebanyak 161.000 KK.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten sudah menyanggupi akan memberikan bantuan untuk ratusan ribu KK terdampak.

"Di Kota Tangerang itu ada 86.000 KK datanya (ditanggung) sama provinsi, dari (tanggungan) pusat itu 75.911. Nah yang pusat bantuan sembako, kalau provinsi ngasih uang," ujar Arief.

Pemerintah Kota Tangerang telah menarik kembali data kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. 

Baca juga: Wali Kota Tangerang Tunggu Bansos dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk 161.000 KK

Arief Wismansyah mengatakan, penarikan data tersebut untuk memisahkan wilayah yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Arief khawatir akan timbul kecemburuan sosial karena bentuk bantuan yang berbeda.

Pemprov Banten akan menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sementara pemerintah pusat akan memberikan dalam bentuk paket sembako (sembilan bahan pokok).

"Kalau situ dapat uang Rp 600.000, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang ngiri enggak?" ujar dia.

Itu sebabnya, lanjut Arief, Perintah Kota Tangerang akan memecah data tersebut berdasarkan wilayah. Jangan sampai, kata dia, ada di satu wilayah kecil seperti tingkat kampung atau RT-RW ada warga yang mendapat bantuan dengan jenis yang berbeda.

Uang atau sembako

Berdasarkan hasil komunikasi terakhir, kata Arief, Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bantuan diseragamkan.

Arief mengatakan, Gubernur Banten sudah mengusulkan agar seluruh bantuan bisa diberikan dalam bentuk uang.

"Karena kalau satu kampung, satu RT/RW entar ada yang beda, ribut warga. Gubernur mau ngusulin sudah kasih uangnya aja biar cepat," ujar Arief.