Kompas.com - 07/05/2020, 13:14 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deretan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 menjadi sorotan.

Terbaru, pemerintah mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020).

Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek.

Baca juga: Respons Pemerintah Saat Hadapi Covid-19 Kalah Sigap Dibanding Flu Burung

Contoh tadi bukan kali pertama pemerintah terkesan inkonsisten. Mengambil satu contoh lain, seperti beda aturan antarkementerian, soal boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang saat PSBB.

"Hampir semua protap dalam menangani Covid-19 adalah protap yang inkonsisten," ujar pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya, muncul larangan mudik tapi pulang kampung boleh, inkonsisten. Melarang penerbangan domestik, tapi penerbangan internasional boleh. Melarang kedatangan orang (asing), tapi mendatangkan TKA (tenaga kerja asing)," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

"Walaupun akhirnya kedatangan 500.000 TKA dibatalkan, tapi yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi peraturan dan kebijakan."

Ichsanuddin menuding, pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi Covid-19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

"Problemnya adalah soal pendataan lapangan. Akurasi kondisi lapangan itu, dalam bahasa kebijakan, tidak diperoleh oleh pemerintah. Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) sendiri juga punya problem yang sama, buktinya bansosnya berantakan, karena akurasi dan aktualisasi lapangan tidak didapatkan," ungkap dia.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Di samping itu, berbagai kebijakan yang ditelurkan juga kerapkali mengalami kesulitan penerapan di lapangan, karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X