Kompas.com - 14/05/2020, 15:53 WIB
Sejumlah warga Ibu Kota meramaikan area luar McDonalds Sarinah untuk menyaksikan penutupan gerai ayam goreng cepat saji ini secara permanen, pada Minggu (10/5/2020) pukul 22.00 WIB. KOMPAS.com/Wahyu Adityo ProdjoSejumlah warga Ibu Kota meramaikan area luar McDonalds Sarinah untuk menyaksikan penutupan gerai ayam goreng cepat saji ini secara permanen, pada Minggu (10/5/2020) pukul 22.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengungkapkan alasan pemberian sanksi denda kepada gerai McDonald's Sarinah, Jakarta Pusat, yang tutup pada Minggu (10/5/2020) malam.

Meski kerumunan bermula karena banyaknya warga yang ingin menyaksikan penutupan restoran cepat saji tersebut, menurut Arifin, kesalahan tetap berada pada manajemen McDonald's.

Hal ini lantaran mereka mengumumkan jam, tanggal, hingga hari penutupan sehingga warga berbondong-bondong datang.

Baca juga: McD Sarinah Didenda Rp 10 Juta karena Gelar Seremoni Penutupan Gerai Saat PSBB

"Tapi, karena dia umumkan sebelumnya. Jauh-jauh hari diumumkan. Kan ada di medsos diumumkan bahwa akan ditutup pada jam sekian, tanggal sekian. Jadi orang datang," ucap Arifin saat dihubungi, Kamis (14/5/2020).

Oleh karena itu, sanksi bukan dikenakan kepada warga yang hadir melainkan kepada pihak McDonald's.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya enggak karena kan yang menyelenggarakan dari sana," kata dia.

Diketahui, denda yang dikenakan kepada manajemen McDonald's sebesar Rp 10 juta.

Baca juga: Usai Ditutup Permanen, Begini Kondisi McD Sarinah Thamrin

Sanksi itu tercantum pada Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

Hal ini lantaran restoran cepat saji pertama di Indonesia itu menggelar seremoni penutupan gerainya sehingga didatangi banyak orang.

Padahal, saat ini DKI Jakarta tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah warga dilarang berkumpul atau berkerumun.

Meski demikian, McD secara kooperatif sudah membayarkan sanksi denda tersebut.

Penutupan McD Sarinah

Diketahui, kisah manis tentang kenangan McDonald's Sarinah yang akhirnya ditutup pada Minggu malam berujung tidak mengenakkan.

 

Nostalgia McD Sarinah yang harusnya menjadi lembar penutup perjalanan restoran cepat saji pertama di Indonesia terusik dengan keramaian yang terjadi pada Minggu malam.

Pihak manajemen mengadakan sebuah seremoni penutupan restoran yang hampir 30 tahun beroperasi itu.

Baca juga: Soal Kerumunan Saat Seremonial Penutupan McD Sarinah, Kapolsek: Kita Khawatir Terjadi Klaster Covid-19

Warga pun berbondong-bondong menyaksikan seremoni itu. Awalnya, mereka hanya sekadar memesan makanan dengan menerapkan physical distancing.

Namun, jelang penutupan, kedatangan warga ke lokasi kian tak terelakkan hingga akhirnya tercipta keramaian di tengah PSBB.

Satpol PP bersama tim gabungan langsung mendatangi lokasi dan membubarkannya.

Namun, kerumunan sudah telanjur terjadi. Acara seremoni penutupan itu pun sudah berlangsung hingga selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Megapolitan
Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.