Pengamat: Aturan Pemerintah Terkait Mudik Lebaran Membingungkan Masyarakat

Kompas.com - 19/05/2020, 06:24 WIB
Warga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj. ANTARA FOTO/Rony MuharrmanWarga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah menerapkan aturan bagi warga yang ingin keluar masuk wilayahnya. Pemda yang menerapkan aturan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Mereka yang bisa keluar masuk hanya yang memiliki surat izin. Itu pun terbatas hanya untuk beberapa kalangan yang memenuhi syarat.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah membuka kembali operasional sejumlah transportasi umum.

Belakangan pemerintah menyampaikan hanya mereka yang memenuhi ketentuan yang bisa menggunakan transportasi umum itu untuk ke luar kota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik mengakibatkan masyarakat bingung.

Baca juga: Airin Tak Larang Warga Tangsel Mudik Lokal ke Kawasan Jabodetabek Saat Lebaran

“Publik menurut saya bingung, aturannya ada sektoral masing-masing. Bingung masyarakat mau ikutin yang mana,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menilai aturan dari masing-masing sektoral yang menuntut untuk segera diikuti masyarakat seperti panggung politik.

Padahal seharusnya aturan itu diawali dengan sosialiasi.

"Kan aturannya ikut sektoral masing-masing. Yang mana yang mau diikuti, anehnya itu surat kan kalau mau dibuat harus sosialisasi dulu, harus ada proses sosialisasi, ada komponen, ada edukasi, itu namanya aturan. Semua aturan itu mau ditegakkan, ini kan masih-masing lembaga itu kan jadi panggung politik,” kata dia.

Menurut Trubus, masyarakat mulai bingung ketika ada Permenhub Nomor 25 tahun 2020 diterbitkan tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Terjaring Razia, Belasan Minibus yang Hendak Bawa Penumpang Mudik Langsung Dikandangkan

Halaman:


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras dan Angin Kencang di Margonda Depok, 2 Mobil Ringsek Tertimpa Panel Bangunan

Hujan Deras dan Angin Kencang di Margonda Depok, 2 Mobil Ringsek Tertimpa Panel Bangunan

Megapolitan
Kejaksaan Cabut Banding Vonis Eks Dirut Garuda Terkait Penyelundupan Harley dan Brompton

Kejaksaan Cabut Banding Vonis Eks Dirut Garuda Terkait Penyelundupan Harley dan Brompton

Megapolitan
Polisi: Pelaku Rentetan Aksi Begal di Bintaro Semuanya di Bawah Umur

Polisi: Pelaku Rentetan Aksi Begal di Bintaro Semuanya di Bawah Umur

Megapolitan
Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng Idap Gangguan Kejiwaan

Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng Idap Gangguan Kejiwaan

Megapolitan
Polisi: Ada Kemungkinan Tersangka Lain pada Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi: Ada Kemungkinan Tersangka Lain pada Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
4 Begal Motor di Kalideres Ditangkap, Polisi: Awalnya Mau Tawuran tapi Tak Dapat Lawan

4 Begal Motor di Kalideres Ditangkap, Polisi: Awalnya Mau Tawuran tapi Tak Dapat Lawan

Megapolitan
Aksi Begal Terjadi 3 Hari Berturut-turut di Bintaro, 4 Pelaku Dibekuk Polisi

Aksi Begal Terjadi 3 Hari Berturut-turut di Bintaro, 4 Pelaku Dibekuk Polisi

Megapolitan
Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Sudah Boleh Dilintasi Pekerja yang Bersepeda

Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Sudah Boleh Dilintasi Pekerja yang Bersepeda

Megapolitan
Serba-serbi Ganjil Genap Depok 2021

Serba-serbi Ganjil Genap Depok 2021

Megapolitan
Polsek Pondok Gede Tangkap Pembuat Kartu Vaksin Palsu

Polsek Pondok Gede Tangkap Pembuat Kartu Vaksin Palsu

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Anak Boleh Masuk Mal Bisa Bangkitkan Ekonomi lewat Wisata Keluarga

Disperindag Kota Bekasi Sebut Anak Boleh Masuk Mal Bisa Bangkitkan Ekonomi lewat Wisata Keluarga

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya di Depok, Polisi Sasar Pengguna Lampu Rotator dan 'Pelat Sakti'

Operasi Patuh Jaya di Depok, Polisi Sasar Pengguna Lampu Rotator dan "Pelat Sakti"

Megapolitan
Maling Motor di Cilincing Tepergok dan Dihakimi Warga

Maling Motor di Cilincing Tepergok dan Dihakimi Warga

Megapolitan
Diperiksa KPK, Anies Ditanya Soal Aturan Program Perumahan

Diperiksa KPK, Anies Ditanya Soal Aturan Program Perumahan

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Depok Berlaku Oktober 2021 Hanya untuk Mobil, Ini Alasannya

Ganjil Genap di Margonda Depok Berlaku Oktober 2021 Hanya untuk Mobil, Ini Alasannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.