Polda Metro Jaya Gelar Perkara Terkait OTT di UNJ

Kompas.com - 28/05/2020, 18:02 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (21/1/2020) KOMPAS.com/ MELVINA TIONARDUSKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (21/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait penyelidikan kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta ( UNJ).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi tetap berkoordinasi dengan tim KPK dalam proses penyelidikan kasus dugaan pungutan liar tersebut.

"Semua data sudah kita kumpulkan, rencana kalau jadi hari ini kita lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah memang unsur-unsur itu sudah masuk dalam konstruksi perkaranya," kata Yusri kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Soal OTT Pejabat UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewan Pengawas

Yusri mengatakan, polisi telah memeriksa 23 saksi terkait pungutan liar di UNJ yang diduga melibatkan DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ.

"Kemarin kita lakukan klarifikasi tambahan kepada 7 orang, kemudian kita tambah satu lagi klarifikasi pemeriksaan terhadap pegawai Menristekdikti. Kemudian, ada 15 dari UNJ yang kita lakukan klarifikasi pemeriksaan," ujar Yusri.

KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, OTT berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.

Sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Baca juga: Kasus Dugaan Gratifikasi THR yang Libatkan Staf, Ini Kronologi Versi UNJ

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

Dengan demikian, KPK melimpahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/5/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

Megapolitan
IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

Megapolitan
KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X