Kompas.com - 28/05/2020, 18:02 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (21/1/2020) KOMPAS.com/ MELVINA TIONARDUSKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (21/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait penyelidikan kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi tetap berkoordinasi dengan tim KPK dalam proses penyelidikan kasus dugaan pungutan liar tersebut.

"Semua data sudah kita kumpulkan, rencana kalau jadi hari ini kita lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah memang unsur-unsur itu sudah masuk dalam konstruksi perkaranya," kata Yusri kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Soal OTT Pejabat UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewan Pengawas

Yusri mengatakan, polisi telah memeriksa 23 saksi terkait pungutan liar di UNJ yang diduga melibatkan DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ.

"Kemarin kita lakukan klarifikasi tambahan kepada 7 orang, kemudian kita tambah satu lagi klarifikasi pemeriksaan terhadap pegawai Menristekdikti. Kemudian, ada 15 dari UNJ yang kita lakukan klarifikasi pemeriksaan," ujar Yusri.

KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, OTT berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.

Sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Baca juga: Kasus Dugaan Gratifikasi THR yang Libatkan Staf, Ini Kronologi Versi UNJ

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

Dengan demikian, KPK melimpahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/5/2020).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Herd Immunity, Pemkot Bekasi Ajak Masyarakat Vaksinasi Covid-19

Kejar Herd Immunity, Pemkot Bekasi Ajak Masyarakat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Cerita Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Api Menjalar Perlahan, Narapidana Coba Selamatkan Diri

Cerita Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Api Menjalar Perlahan, Narapidana Coba Selamatkan Diri

Megapolitan
Usai Jalani Perawatan di RS, 1 Napi Korban Kebakaran Kembali ke Lapas Tangerang

Usai Jalani Perawatan di RS, 1 Napi Korban Kebakaran Kembali ke Lapas Tangerang

Megapolitan
Penggugat Polusi Udara Jakarta: Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal, Jangan Sampai Banding Hanya untuk Ego

Penggugat Polusi Udara Jakarta: Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal, Jangan Sampai Banding Hanya untuk Ego

Megapolitan
TMII Mulai Dibuka untuk Wisata, Baru 2 Wahana yang Beroperasi

TMII Mulai Dibuka untuk Wisata, Baru 2 Wahana yang Beroperasi

Megapolitan
Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Makna Warna Ondel Ondel Laki-laki dan Perempuan

Megapolitan
Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Pemberlakuan Ganjil Genap di Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Bioskop Kembali Buka, Pegawai Senang Bisa Layani Pembelian Tiket Nonton Lagi

Megapolitan
XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

XXI BSD Plaza Kembali Buka, Pengelola: Penonton Antusias Banget

Megapolitan
Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Menanti Hasil Bersolek Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Ganjil Genap Berlaku di Sekitar TMII dan Ancol Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Pegawai KPI Fasilitasi Upaya Damai, Mustahil Komisioner Tidak Tahu

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Kuasa Hukum Korban Pelecehan: Investigasi Internal KPI Mirip seperti Ngobrol-ngobrol

Megapolitan
Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.