Saat Pemprov DKI Cari Takaran Netral dan Tak Bias Kelas di PPDB Jalur Zonasi

Kompas.com - 03/07/2020, 10:43 WIB
Aksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaAksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 menuai banyak kritik karena dianggap telah memprioritaskan calon siswa berusia tua.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakata menyusun petunjuk teknis (juknis) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB DKI 2020 Pertimbangkan Usia agar Tak Bias Ekonomi

Juknis itu diprotes karena dianggap berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Dalam Pasal 25 ayat 1 Permendikbud disebutkan bahwa "seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan".

Lalu, pada Pasal 25 ayat 2 berbunyi "jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran".

Lalu mengapa ukuran jalur zonasi di Jakarta kemudian mengutamakn usia, bukan jarak?

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, usia merupakan ukuran yang netral yang tidak dapat dimanipulasi pada penerapan jalur zonasi PPDB. Menurut dia, memakai ukuran jarak rumah ke sekolah kurang tepat karena jarak bisa diintervensi, bisa dimanipulasi.

"Apakah jarak rumah ke sekolah ukuran netral? Tidak netral karena jarak itu bisa diintervensi, bisa diubah. Misalnya, yang punya kerabat bermukim di dekat sekolah yang dituju, bisa sejak tahun lalu menitipkan anaknya dalam kartu keluarga kerabatnya," kata Nahdiana, Kamis (2/7/2020).

Selain itu, keluarga yang mampu dinilai bisa dengan mudah menyewa atau beli properti di lingkungan yang dekat dengan sekolah yang dituju.

"Jarak yang dihitung menggunakan meteran tidak netral, ia bisa diintervensi," lanjutnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Grafik Covid-19 11 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 18 Pasien Diklaim Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 11 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 18 Pasien Diklaim Pulih

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X