Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp 12,5 triliun untuk pemulihan ekonomi. Penjaman akan turun bertahap, yaitu Rp 4,5 triliun tahun 2020 dan Rp 8 triliun tahun 2021.

PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur milik Pemerintah Indonesia.

Pinjaman itu untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan menggunakan Rp 5,2 triliun dari pinjaman itu untuk sejumlah program penanganan banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, ada sejumlah program penanggulangan banjir yang akan dikerjakan seperti pembangunan polder pengendali banjir dan perbaikan pompa pengendali banjir.

Baca juga: Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Selain itu, dana akan digunakan untuk pengerjaan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, hingga pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program-program itu bakal dilaksanakan tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.

Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi tanggul.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar. Bila ditotal menjadi Rp 785 miliar.

"Rencananya, kami akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di Kamal," kata Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Anggaran sebesar Rp 333 miliar akan digunakan untuk revitalisasi atau memperbaiki pompa pengendali banjir. Dinas SDA akan mengganti pompa yang tak lagi bekerja secara maksimal karena termakan usia.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kami selesaikan timeline 2021 sampai 2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata dia.

Selain itu, ada pembangunan NCICD atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Namun pembangunan tersebut diperkirakan baru akan dikerjakan tahun 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Dapat Pinjaman Dana untuk Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

"Untuk tahun ini kami masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kami akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," ujar Juaini.

Akan ada juga program pengadaan alat bantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.

Tahun 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 2021 di 40 lokasi.

Untuk program ini, DKI mengajukan anggaran 2020 ini sebesar Rp 1,6 miliar, dan di tahun 2021 sebesar Rp 4 miliar.

"Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total Rp 5,2 triliun sekian," kata dia.

Pembebasan lahan untuk normalisasi

Juaini menjelaskan, pihaknya juga akan membebaskan lahan di lima sungai untuk program normalisasi yang dikerjakan pemerintah pusat.

Lima sungai tersebut adalah Ciliwung, Pesanggrahan, di Angke, Sunter, dan Jati Kramat. Pembebasan lahan tersebut dikerjakan tahun 2020 ini hingga 2022.

"Prioritas rencana pembebasan lahan di tahun ini sampai 2022. Dan ini adalah lokasi-lokasi yang sudah kami selesaikan pengerukannya sampai dengan bulan Juli 2020," ucap Juaini.

Total pengerjaan pembebasan lahan di sekitar lima sungai tersebut bakal menelan anggaran Rp 552 miliar.

Selain pembebasan lahan untuk normalisasi yang dikerjakan pemerintah pusat, Dinas SDA DKI juga bakal melanjutkan pembebasan lahan untuk pembuatan waduk atau situ.

"Tinggal ada beberapa bidang yang belum, yaitu untuk akses masuk, salah satunya ada lima wilayah di sini, Waduk Kampung Rambutan, Cimanggis, Pondok Rangon, Brigif, dan Waduk Lebak Bulus," ujar dia.

Pembebasan waduk bakal menelan biaya kurang lebih Rp 229 miliar. Jadi total untuk pengadaan lahan di tahun 2020 ini mencapai Rp 781 miliar.

Pembangunan 1 juta sumur resapan

Yang terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan pembuatan lebih dari satu juta sumur resapan atau drainase vertikal.

Program pembuatan sumur resapan itu menjadi salah satu cara pengendalian banjir Jakarta. Program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal itu akan melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya.

Namun, material yang diperlukan akan difasilitasi Dinas SDA DKI Jakarta.

"Rencananya, nanti kami minta pembuatan ini dilakukan secara padat karya. Jadi, dari warga bisa ikut andil membuat sumur resapan," kata Juaini.

Ia menjelaskan, pengerjaan sumur akan dimulai tahun 2020 hingga 2022. Targetnya 60 titik sumur resapan di setiap satu rukun tetangga (RT).

Rinciannya, 82.020 sumur resapan di 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan di 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan di 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan di 7.136 RT di Jakarta Timur.

Sumur resapan tak akan dibangun di Jakarta Utara.

"Untuk di Utara, kami enggak bisa bangun karena kondisinya airnya dangkal. Digali 1 meter saja, air sudah timbul," kata dia.