Pemulihan Ekonomi, Pemkot Bogor Ajukan Pinjaman Rp 2,05 Triliun

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan pinjaman sebesar Rp 2,05 triliun kepada pemerintah pusat. Jangka waktu peminjaman itu selama 10 tahun.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran dan komplek perkantoran pemerintahan Kota Bogor yang baru.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pengajuan pinjaman itu dilakukan bukan tanpa alasan.

Sebab, pemerintah pusat mempersilahkan setiah daerah mengajukan pinjaman dalam bunga rendah atau nol persen sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca juga: Muncul Klaster Keluarga di Kabupaten Bogor, Tersebar di 9 Kecamatan

"Pemkot mengambil pinjaman lunak jangka panjang khusus infrastruktur paska pandemi lantaran untuk membangun kawasan GOR Pajajaran dan perkantoran wali kota. Jadi kita ambil kesempatan itu," ungkap Dedie, Kamis (27/8/2020).

Dedie menuturkan, kendati telah mengajukan besaran dana yang ingin dipinjam, namun nilai yang akan dicairkan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan, untuk mekanisme pengembalian pinjaman itu nantinya akan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga tak membebankan cadangan keuangan daerah.

"Jadi selama 10 tahun DAU Kota Bogor dipotong untuk membayar pinjaman lunak sesuai dengan nilai transfer daerah. Rumusannya dari Kemenkeu karena ada beberapa persyaratan," ujar dia.

Baca juga: Pencuri Motor Harley Davidson Bermodus Test Drive Ditangkap di Cigudeg Bogor

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah daerah saat ini sudah mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat.

Pinjaman ini dalam rangka upaya daerah memulihkan ekonomi dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beberapa daerah yang telah mengajukan pinjaman antara lain adalah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Bogor.

Untuk Gorontalo, pinjaman yang diajukan kepada pemerintah pusat pada tahun ini adalah sebesar Rp30 miliar.

Kemudian Sulawesi Selatan mengajukan pinjaman Rp1,95 triliun, Sulawesi Utara Rp1,02 triliun, Kabupaten Probolinggo Rp9,38 miliar, dan Kota Bogor Rp2,05 triliun.

"Kelima daerah ini mengikuti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang sudah lebih dulu mendapatkan pinjaman dari pemerintah," kata Sri.