Pemprov DKI Kaji Penerapan Jam Malam seperti Depok dan Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana memberlakukan "jam malam" seperti yang diterapkan Pemkot Depok dan Bogor.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, kebijakan "jam malam" itu masih dievaluasi apakah efektif bila diberlakukan di wilayah Ibu Kota.

"Masih dievaluasi apa itu (kebijakan jam malam) efektif apa tidak efektif, tapi sementara ini kita belum memberlakukan itu," ujar Arifin saat dihubungi, Kamis (3/9/2020).

Pemberlakuan "jam malam" di Depok dan Bogor diperkirakan bakal menyebabkan pergeseran kerumunan.

Kerumunan yang biasa terjadi di Bogor dan Depok akan beralih ke Jakarta.

Baca juga: Anies: Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan karena Penularan Covid-19 Tinggi

Oleh karena itu, Satpol PP Jakarta bekerja sama dengan Satpol PP Jawa Barat akan memperketat pengawasan penggunaan masker di daerah perbatasan.

Sedangkan untuk mencegah kerumunan di wilayah Ibu Kota, Satpol PP Jakarta akan menggelar operasi ke kafe, restoran, serta rumah makan.

Arifin mengimbau warga untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga tak perlu memberlakukan kebijakan "jam malam".

"Prinsip kita sebenarnya, kalau pengawasan efektif, ya kemudian masyarakatnya juga disiplin mematuhi protokol kesehatan, kita hindarilah kegiatan istilahnya jam malam itu," ucap Arifin.

Kota Depok kini tengah memberlakukan kebijakan "pembatasan aktivitas warga" yang dianggap serupa jam malam, sejak Senin (31/8/2020) lalu.

Dalam kebijakan ini, layanan langsung di toko, mal, supermarket, dan minimarket dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jakarta Berencana Tambah 11 Rumah Sakit Rujukan

Selain itu, aktivitas warga dibatasi sampai pukul 20.00 WIB, dengan harapan mampu menekan penularan Covid-19 wilayah tempat tinggal yang sejauh ini diklaim menyumbang 25-30 persen kasus di Depok.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, kondisi Ibu Kota tengah mengkhawatirkan karena tingkat penularan Covid-19 semakin meningkat.

Menurut Anies, peningkatan angka penularan Covid-19 berbanding lurus dengan jumlah testing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta telah melakukan testing lima kali lebih tinggi dari batas ideal yang ditentukan badan kesehatan dunia (WHO).