Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Kompas.com - 23/09/2020, 15:06 WIB
Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAhmad Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi penjelasan berkait usulan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk dalam rangka memberikan landasan hukum kokoh bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Ariza dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2020), mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menjelaskan, usulan Raperda tersebut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat bahwa setiap wilayah, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) agar lebih komprehensif menanggulangi wabah Covid-19.

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

"Dengan hadirnya Perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau Kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana," kata Ariza dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).

"Mudah-mudahan melalui Perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," ujarnya.

Raperda Penanggulangan Covid-19 bakal mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan.

Baca juga: Penyusunan Perda Covid-19 di Jakarta Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Kemudian tentang pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana.

Selain itu, Perda ini juga bakal berhubungan dengan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Hal itu karena dampak pandemi Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jakarta yang membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peradaban budaya masyarakat Jakarta.

Baca juga: Wagub DKI Harap Perda Covid-19 Bisa Mempertegas Aturan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

"Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi, dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 yang secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan atas penanggulangan dan pemulihan ekonomi," tutur Ariza.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

Megapolitan
Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Megapolitan
Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Megapolitan
Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Megapolitan
Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Megapolitan
TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

Megapolitan
Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Megapolitan
Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X