Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Kompas.com - 23/09/2020, 15:06 WIB
Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAhmad Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi penjelasan berkait usulan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk dalam rangka memberikan landasan hukum kokoh bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Ariza dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2020), mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menjelaskan, usulan Raperda tersebut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat bahwa setiap wilayah, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah ( Perda) agar lebih komprehensif menanggulangi wabah Covid-19.

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

"Dengan hadirnya Perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau Kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana," kata Ariza dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).

"Mudah-mudahan melalui Perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," ujarnya.

Raperda Penanggulangan Covid-19 bakal mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan.

Baca juga: Penyusunan Perda Covid-19 di Jakarta Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Kemudian tentang pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana.

Selain itu, Perda ini juga bakal berhubungan dengan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Hal itu karena dampak pandemi Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jakarta yang membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peradaban budaya masyarakat Jakarta.

Baca juga: Wagub DKI Harap Perda Covid-19 Bisa Mempertegas Aturan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

"Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi, dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 yang secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan atas penanggulangan dan pemulihan ekonomi," tutur Ariza.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X