Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu (30/9/2020).

Pengibaran bendera merah putih setengah tiang dilakukan menjelang Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji mengatakan, hal itu dilakukan berdasarkan Surat Edaran No 69/SE/2020 tentang Penyelenggaraan Upacara Hari Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020.

Baca juga: 5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 85491/MPK.F/TU/2020 tentang Penyelenggaraan Upacara Hari Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020.

“Besok 1 Oktober baru bendera 1 tiang penuh,” kata Isnawa saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Adapun pengibaran bendera Merah Putih satu tiang penuh dilakukan pada pukul 06.00 WIB.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

Peringatan tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia mengingat lagi kekejaman Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermula dari Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966 lalu.

Setelah keputusan tersebut keluar, Wakil Panglima Angkatan Darat Letjen Maraden Panggabean dalam jumpa pers menjelaskan, Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia pada tanggal itu mendapat ancaman yang luar biasa sehingga hampir saja Pancasila musnah dari Bumi Pertiwi.

Dalam buku "G30S, Fakta atau Rekayasa?" karya Julius Pour tahun 2013, Komandan Batalyon I Resimen Tjakrabirawa Letkol (Inf) Untung Samsoeri memimpin upaya kudeta.

Kudeta tersebut awalnya diberi nama Operasi Takari. Tetapi pada saat akhir, nama tersebut diubah menjadi Gerakan 30 September (G30S).

Menurut Untung, Satgas Pasopati pimpinan Letnan I (Inf) Abdul Arief dari Resimen Tjakrabirawa bertugas menangkap tujuh jenderal yang disebut kemudian sebagai Dewan Jenderal yang jadi sasaran.

Peristiwa G30S hingga saat ini menimbulkan kontroversi dalam sejarah Indonesia.