Fraksi PDI-P Pertanyakan Cakupan Raperda Penanggulangan Covid-19

Kompas.com - 30/09/2020, 16:00 WIB
. Shutterstock.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mempersoalkan siapa saja pihak-pihak yang diharuskan mematuhi aturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 saat aturan itu nanti jadi peraturan daerah atau perda.

Pasalnya, Raperda Penanggulangan Covid-19 itu hanya menyebutkan 14 larangan bagi setiap orang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun tak ada penjelasan lebih detail apakah larangan tersebut juga berlaku bagi warga negara asing (WNA), pejabat atau pegawai kedutaan besar, dan pegawai dari perwakilan lembaga internasional.

"Cukup tegas kiranya 14 larangan bagi setiap orang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan larangan tersebut, kami mohon penjelasan "setiap orang dilarang" itu apakah termasuk WNA, para pejabat atau pegawai kedutaan besar, pejabat atau pegawai dari perwakilan lembaga-lembaga internasional termasuk industri. Dan bagaimana menyikapi para WNA tersebut terkait dengan penanggulangan Covid-19," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto, saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penanganan Covid-19, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Pembentukan Perda Covid-19, Ketua DPRD DKI: Agar Ada Efek Jera

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang hadir dalam rapat itu menegaskan, aturan dalam perda nanti juga diperuntukkan bagi WNA yang berada di Ibu Kota.

"Kami jelaskan bahwa definisi setiap orang mengacu pada definisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang dijadikan contoh dalam kaidah angka 141 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat dimaknai tidak memandang status kewarganegaraan seseorang karena suatu perundang undangan berlaku secara universal bagi semua orang di mana perundang-undangan itu berlaku," jawab Riza.

Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah membahas Raperda Penanggulangan Covid-19. Raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Raperda itu juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Isi Perda tersebut nantinya bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Pergub tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor, 23.883 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Sehari di Kota Tangerang

Rekor, 23.883 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Sehari di Kota Tangerang

Megapolitan
Cerita Awak Ambulans Tentang Kendaraan yang Halangi Mereka di Pamulang Saat Jemput Pasien Kritis

Cerita Awak Ambulans Tentang Kendaraan yang Halangi Mereka di Pamulang Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 355, Pasien Aktif Jadi 5.432 Orang

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 355, Pasien Aktif Jadi 5.432 Orang

Megapolitan
Setelah Usai di Jakarta Selatan, Gerakan Nafas Kemanusiaan Kini Layani Isi Oksigen Gratis di Karawaci

Setelah Usai di Jakarta Selatan, Gerakan Nafas Kemanusiaan Kini Layani Isi Oksigen Gratis di Karawaci

Megapolitan
Update: Pasien Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 10.123 Orang

Update: Pasien Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 10.123 Orang

Megapolitan
Anies Pamer Foto Penghargaan DKI Jakarta sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak

Anies Pamer Foto Penghargaan DKI Jakarta sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak

Megapolitan
Sebuah Rumah di Pantai Mutiara Dilanda Kebakaran

Sebuah Rumah di Pantai Mutiara Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Update 30 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 283 Kasus Baru Covid-19

Update 30 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 283 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Tersangka Begal di Bekasi

Polisi Tangkap 4 Tersangka Begal di Bekasi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1.277 Kasus Covid-19 Sehari, Tangsel Catat Angka Penambahan Tertinggi

UPDATE: Tambah 1.277 Kasus Covid-19 Sehari, Tangsel Catat Angka Penambahan Tertinggi

Megapolitan
Warga Jakpus yang Isoman Sendirian di Rumah Diimbau Pindah ke RS

Warga Jakpus yang Isoman Sendirian di Rumah Diimbau Pindah ke RS

Megapolitan
Video Ambulans Diduga Dihalangi Kendaraan Lain di Pamulang Viral, Polisi Kejar Pelaku

Video Ambulans Diduga Dihalangi Kendaraan Lain di Pamulang Viral, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Bakal Periksa Seluruh Penerima Bansos dari Kemensos

Kejari Kota Tangerang Bakal Periksa Seluruh Penerima Bansos dari Kemensos

Megapolitan
Pengemudi BMW yang Kabur Setelah Isi Bensin Full adalah Remaja Iseng, Kini Sudah Damai

Pengemudi BMW yang Kabur Setelah Isi Bensin Full adalah Remaja Iseng, Kini Sudah Damai

Megapolitan
Giant di Area Depok Tutup Permanen, Pengunjung Tak Tahu dan Masih Berdatangan

Giant di Area Depok Tutup Permanen, Pengunjung Tak Tahu dan Masih Berdatangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X