Kompas.com - 23/09/2020, 19:46 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, peraturan daerah (perda) penanggulangan Covid-19 perlu dibentuk agar menjadi dasar aturan yang kuat termasuk dalam penerapan sanksi kepada yang melanggar protokol kesehatan.

Menurut dia, semakin hari masyarakat semakin banyak yang tidak menyadari bahaya Covid-19 bahkan abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Untuk apa? Di Jakarta ini orang tidak ada efek jeranya. Kita ini dari daerah penopang atau penyangga banyak sekali yang masuk ke Jakarta. Dan kenyatannya diberitahu bukan makin membaik tapi makin buruk Jakarta," ucap Pras dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Pras berpendapat, dengan membentuk perda bakal memberikan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan karena sanksinya semakin terikat.

"Dengan adanya perda ini kita memberikan efek jera yang sekarang enggak kebiasaan pakai masker ya pakai maskerlah. Jadi tindakan di lapangan yang ditegakan aparat itu jelas enggak boleh pakai pergub harus pakai perda," tuturnya.

"Sanksinya kan sekarang orang yang berpendidikan saja disuruh pakai masker enggak mau, melawan. Tapi kalau dengan adanya perda ini sesuatu kekuatan hukum," tambah Pras.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI membahas raperda penanggulangan Covid-19.

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan, raperda penanggulangan Covid-19 dibentuk dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

Ia menjelaskan, usulan raperda tersebut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat bahwa setiap wilayah, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota perlu untuk menyusun perda dalam rangka untuk lebih komprehensif menanggulangi wabah Covid-19.

"Dengan hadirnya Perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana," kata Ariza dalam keterangannya, Rabu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Megapolitan
Dipecat PSI sebagai Anggota DPRD DKI, Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Dipecat PSI sebagai Anggota DPRD DKI, Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Megapolitan
Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Megapolitan
Pria Warga Legok Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane Tangerang

Pria Warga Legok Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane Tangerang

Megapolitan
Besok, Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara dan Tersangka Baru Kebakaran Lapas Tangerang

Besok, Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara dan Tersangka Baru Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Viani Limardi Lantaran Gelembungkan Dana Reses dan Langgar Ganjil Genap

Megapolitan
Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Polisi Amankan Pengedar 1,7 Kg Ganja di Cikarang

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, Kak Seto Ingatkan Pemkot Tangsel Tak Biarkan Ekploitasi Anak

Megapolitan
Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.