Pembentukan Perda Covid-19, Ketua DPRD DKI: Agar Ada Efek Jera

Kompas.com - 23/09/2020, 19:46 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, peraturan daerah (perda) penanggulangan Covid-19 perlu dibentuk agar menjadi dasar aturan yang kuat termasuk dalam penerapan sanksi kepada yang melanggar protokol kesehatan.

Menurut dia, semakin hari masyarakat semakin banyak yang tidak menyadari bahaya Covid-19 bahkan abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Untuk apa? Di Jakarta ini orang tidak ada efek jeranya. Kita ini dari daerah penopang atau penyangga banyak sekali yang masuk ke Jakarta. Dan kenyatannya diberitahu bukan makin membaik tapi makin buruk Jakarta," ucap Pras dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Pras berpendapat, dengan membentuk perda bakal memberikan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan karena sanksinya semakin terikat.

"Dengan adanya perda ini kita memberikan efek jera yang sekarang enggak kebiasaan pakai masker ya pakai maskerlah. Jadi tindakan di lapangan yang ditegakan aparat itu jelas enggak boleh pakai pergub harus pakai perda," tuturnya.

"Sanksinya kan sekarang orang yang berpendidikan saja disuruh pakai masker enggak mau, melawan. Tapi kalau dengan adanya perda ini sesuatu kekuatan hukum," tambah Pras.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI membahas raperda penanggulangan Covid-19.

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan, raperda penanggulangan Covid-19 dibentuk dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

Ia menjelaskan, usulan raperda tersebut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat bahwa setiap wilayah, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota perlu untuk menyusun perda dalam rangka untuk lebih komprehensif menanggulangi wabah Covid-19.

"Dengan hadirnya Perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana," kata Ariza dalam keterangannya, Rabu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X