Kompas.com - 01/10/2020, 16:48 WIB
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten menggodok peraturan daerah (Perda) yang mengatur penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Beleid itu nantinya akan menjadi dasar hukum untuk menindak pelanggar aturan PSBB dengan memberikan sanksi, salah satunya denda administratif.

"Pak Polisi dan TNI kan selama ini sifatnya edukasi dan sosialisasi, dan ini tidak efektif. Harus ada sanksi," ujar Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Pasien Covid-19 di Tangerang Mayoritas OTG, Kapasitas Rumah Singgah Ditambah

Dengan adanya perda tersebut, lanjut dia, petugas di lapangan dapat bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk melaksanakan sidang cepat ketika menindak pelanggar.

Menurut Wahidin, saat ini draft Perda PSBB sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Sudah sampai ke DPRD, dari kita bersama kepolisian, telah kita sampaikan. Jadi intinya memuat sanksi. Karena sekarang kesulitan penegak hukum," ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya sanksi tegas seperti sanksi denda administratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dengan begitu penyebaran Covid-19 dapat semakin terkendali.

"Mudah-mudahan masyarakat menjadi sadar dan membangun kesadaran itu melalui ada kaidah ada norma dan ada penegakkan hukumnya," pungkasnya.

Baca juga: 756 Kasus Baru Selama September, Covid-19 di Kota Tangerang Capai 1.616 Kasus

Wahidin sebelunmnya memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.

PSBB Banten jilid pertama dimulai selama 14 hari dari tanggal 7 sampai 21 September 2020. Namun, pada jilid kedua PSBB akan diberlakukan dalam kurun waktu sebulan.

Pertimbangan memperpanjang PSBB di Banten karena melihat kondisi kasus Covid-19 masih meningkat.

Selain itu, PSBB dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar disiplin dengan protokol kesehatan di setiap aktifitasnya.

"Yang terpenting masyarakat diajak bahwa dia harus disiplin. Kalau enggak ada PSBB nanti mereka menganggap sudah new normal, ada euforia, kan kalau ada PSBB mereka terikat dengan aturan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Ada Tersangka di Kasus Tabrak Lari Anaknya, Anggota DPRD Bekasi: Kami Kawal Sampai Pengadilan

Bakal Ada Tersangka di Kasus Tabrak Lari Anaknya, Anggota DPRD Bekasi: Kami Kawal Sampai Pengadilan

Megapolitan
Terima Pemberitahuan Kegiatan Reuni 212, Polda Metro: Estimasi Peserta 10.000 Orang

Terima Pemberitahuan Kegiatan Reuni 212, Polda Metro: Estimasi Peserta 10.000 Orang

Megapolitan
Sambil Tertawa, Kuasa Hukum Sebut Yusuf Mansur Sudah Menangi 4 Gugatan

Sambil Tertawa, Kuasa Hukum Sebut Yusuf Mansur Sudah Menangi 4 Gugatan

Megapolitan
Bang Bangor Minta Kembalikan Amplop Usai Gagal Jadi Ketua LPM Bedahan, Pengamat: Politik Sudah Mahal sejak Akar Rumput

Bang Bangor Minta Kembalikan Amplop Usai Gagal Jadi Ketua LPM Bedahan, Pengamat: Politik Sudah Mahal sejak Akar Rumput

Megapolitan
Belum Sepakat dengan Pemprov DKI, Warga Kampung Bayam Bakal Bertahan di Balai Kota hingga Pukul 18.00 WIB

Belum Sepakat dengan Pemprov DKI, Warga Kampung Bayam Bakal Bertahan di Balai Kota hingga Pukul 18.00 WIB

Megapolitan
Pelatih Panjat Tebing DKI Jakarta Babak Belur, Diduga Dianiaya Atlet Sendiri

Pelatih Panjat Tebing DKI Jakarta Babak Belur, Diduga Dianiaya Atlet Sendiri

Megapolitan
Gugatan Kasus Wanprestasi Ditolak, Yusuf Mansur Tak Hadiri Sidang karena Umrah

Gugatan Kasus Wanprestasi Ditolak, Yusuf Mansur Tak Hadiri Sidang karena Umrah

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Orang Saat Gerebek Kampung Bahari, Lima di Antaranya Positif Sabu

Polisi Tangkap 6 Orang Saat Gerebek Kampung Bahari, Lima di Antaranya Positif Sabu

Megapolitan
Kabag Ops Polres Jakpus Dilempar Batu hingga Terluka Saat Amankan Demo di Patung Kuda

Kabag Ops Polres Jakpus Dilempar Batu hingga Terluka Saat Amankan Demo di Patung Kuda

Megapolitan
Demo Tolak Daerah Otonomi Baru Papua Ricuh, Polisi Terluka Kena Lemparan Batu

Demo Tolak Daerah Otonomi Baru Papua Ricuh, Polisi Terluka Kena Lemparan Batu

Megapolitan
Heru Budi Cek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara

Heru Budi Cek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara

Megapolitan
Sebar 22 Amplop Berisi Rp 1 Juta, Bang Bangor Marah Cuma Dapat 2 Suara dalam Pemilihan Ketua LPM Bedahan

Sebar 22 Amplop Berisi Rp 1 Juta, Bang Bangor Marah Cuma Dapat 2 Suara dalam Pemilihan Ketua LPM Bedahan

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Audiensi dengan Pemprov DKI, tetapi Tak Temui Kata Sepakat

Warga Kampung Bayam Audiensi dengan Pemprov DKI, tetapi Tak Temui Kata Sepakat

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Manfaatkan Lumpur Hasil Program Gerebek Lumpur

Pengamat Dorong Pemprov DKI Manfaatkan Lumpur Hasil Program Gerebek Lumpur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI dan Heru Budi Bakal Tinjau Kondisi Warga Kampung Bayam

Ketua DPRD DKI dan Heru Budi Bakal Tinjau Kondisi Warga Kampung Bayam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.