Buruh di Tangerang Mogok Kerja, UU Cipta Kerja Dinilai Produk Kejar Tayang

Kompas.com - 06/10/2020, 10:50 WIB
Aksi buruh di jalan Raya Serang Jakarta, Cikande, tepatny didepan PT PWI IstimewaAksi buruh di jalan Raya Serang Jakarta, Cikande, tepatny didepan PT PWI

TANGERANG, KOMPAS.com - Para buruh di Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/10/2020) ini,  menggelar aksi mogok kerja untuk menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Senin sore kemarin.

Wakil Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Tangerang Budiono mengatakan, aksi mogok kerja tersebut merupakan respons para buruh terhadap disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU.

"Aksinya hari ini sampai saat ini kami baru stop produksi saja, ini kami lakukan terkait respon kami terhadap pemerintah dan DPR yang kejar tayang dalam penetapan omnibus law ini," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: 9.236 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini

Budi mengatakan, bukan tanpa alasan dia menyebutkan pemerintah dan DPR-RI kejar tayang dalam mengesahan UU tersebut.

Pasalnya, pada rapat dengar pendapat sebelumnya, perwakilan buruh dan DPR-RI sepakat agar membahas UU itu secara teliti dengan cara membahasnya per pasal.

"Kami sepakat sebelumnya, RUU Cipta Kerja dibahas pasal per pasal, di tengah perjalanan nyatanya pemerintah kejar tayang," kata dia.

DPR RI kemudian sepakat untuk tidak membahas lagi UU tersebut di tingkat Panitia Kerja (Panja) melainkan dibahas di Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan pada 8 Oktober 2020.

Akan tetapi, kata Budi, DPR mengecewakan buruh setelah mempercepat waktu pengesahan UU tersebut dari 8 Oktober ke 5 Oktober 2020.

"Salah satu buktinya pemerintah dan DPR bilang sidang paripurna akan diadakan 8 oktober, tapi lagi-lagi kejar tayang, kemarin tanggal 5 (Oktober) pemerintah dan DPR Sidang Paripurna dan mengesahkan RUU ini," kata dia.

Karena itu, lanjut Budi, buruh akan melakukan aksi mogok sampai 8 Oktober. Target mereka adalah UU Cipta Kerja itu dibatalkan.

"Harapan kami selaku pekerja Indonesia mengharap pemerintah segera mencabut atau membatalkan RUU ini," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Megapolitan
Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Megapolitan
Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Megapolitan
Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Megapolitan
Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X