Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Tangerang Ancam Kepung Gedung DPR Rabu Besok Halaman 3

Kompas.com - 06/10/2020, 11:22 WIB

Singgih Wiryono,

Sandro Gatra

Tim Redaksi

Singgih Wiryono

Penulis

Sandro Gatra

Editor

Lihat Foto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

TANGERANG, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tangerang mengancam akan mengepung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, merespons pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.

"Rabu besok tanggal 7 pemerintah belum merespons aspirasi kami untuk mencabut Omnibus Law ini, maka tanggal 8 kami pastikan seluruh pekerja akan mengepung DPR-RI," ujar Wakil Ketua KSPSI Tangerang Budiono kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Budi mengatakan, saat ini seluruh serikat pekerja di Tangerang sedang melakukan koordinasi untuk bersiap menggelar unjuk rasa pada Rabu besok.

Langkah lain, kata dia, buruh melakukan mogok kerja.

"Kami melakukan aksi mogok nasional dalam tiga hari, sampai dengan tanggal 8," kata dia.

Dia menjelaskan, selain menuntut pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja, langkah lain yang tengah dipersiapkan adalah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

Jam lembur lebih lama

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.