Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Kabupaten Bekasi Sweeping Pabrik dan Ancam Tutup Jalur Pantura

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan massa tergabung ke dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan aksi sweeping pabrik yang masih beroperasi, pada Selasa (6/10/2020).

Hal ini dilakukan menyusul DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-undang.

Dikutip dari Wartakoalive, aksi sweeping dilakukan dari arah Tambun hingga ke arah Cikarang di Jalur Kalimalang dan Pantura.

Setiap ada pabrik, mereka berhenti dan mengajak buruh di pabrik tersebut untuk ikut melakukan aksi mogok kerja.

"Mana solidaritas kalian," kata salah satu masa buruh.

Baca juga: Buruh Bekasi Padati Jalan Menuju Gedung DPRD, Polisi Pastikan Situasi Kondusif

Menurutnya, semua buruh akan berkumpul di jalan Pantura. Buruh yang melakukan aksi tersebut mengancam akan menutup jalan tersebut sebagai buntut kekecewaan mereka.

“Kami akan tutup jalan Pantura, biar semua tahu. Buruh di Bekasi hari ini ngamuk,” ujar salah satu buruh.

Buruh di 10.000 pabrik wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, dimulai Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020).

Mogok kerja dilakukan di tempat atau pabrik masing-masing.

"Kalau pabrik yang di Kabupaten 6.000, yang tersebar di kawasan maupun luar kawasan, untuk Kota Bekasi sekitar 4.000," kata Pimpinan Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, Heri Sopyan, Selasa.

"Kalau jumlah banyak bisa 500 ribu lebih," lanjut dia.

Heri menuturkan, adanya aksi mogok kerja diharapkan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dapat dicabut atau dibatalkan kembali.

Dirinya menyebut buruh merasa dibohongi dan mengaku heran, aparat dikerahkan begitu banyak dan masif dalam menghalang-halangi aksi buruh.

"Aparat kepolisian luar bisa di wilayah industri (berjaga) dan mereka minta bantuan, kemarin dikerahkan pol-air yang biasanya tak dikerahkan. Akhirnya mereka kekuasaan dan pemodal, melakukan pengerahan massa ternyata di balik itu ada pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI," ungkap dia.

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Atas disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU tersebut, para pekerja tidak bisa lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR RI dan Pemerintah.