Kompas.com - 12/10/2020, 13:53 WIB
Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM SI longmarch menuju Istana Negara, Kamis (21/5/2015). Kahfi Dirga Cahya/KOMPAS.comRatusan mahasiswa dari Aliansi BEM SI longmarch menuju Istana Negara, Kamis (21/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) tidak ikut turun dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Senin (12/10/2020).

Meski begitu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, saat ini mereka berencana untuk melakukan aksi serupa.

"Kami fokus buat merancang konsep aksi biar lebih matang lagi," ucap Remy kepada Kompas.com.

Remy mengatakan, BEM SI tetap akan mendesak agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

Baca juga: BEM SI Sebut Pemerintah Lakukan Disinformasi soal UU Cipta Kerja, Membuat Masyarakat Resah

Hingga saat ini, Remy menyebut, BEM SI tetap menuntut Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam terjadinya disinformasi mengenai pengesahan UU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menganggap, Pemerintah memutarbalikkan narasi dan menuding bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi, seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, atau bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Justru pernyataan tersebut membuat keresahan baru di masyarakat karena 'judgement' yang disudutkan bahwa yang bergerak menolak UU Cipta Kerja sudah termakan hoaks dan disinformasi," ucap Remy.

BEM SI menilai Pemerintah yang menjadi biang keladi seandainya terdapat disinformasi tentang UU Cipta Kerja, lantaran membahas undang-undang yang merugikan buruh itu sembunyi-sembunyi.

Padahal, pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab untuk transparan dan terbuka ketika membahas UU Cipta Kerja, bukan menutup-nutupinya dari publik.

Sebagai informasi, massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja di Istana Merdeka.

Unjuk rasa ini dilakukan setelah KSBSI merasa adanya ketidakadilan dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan untuk membuat perjanjian bersama (SP/SB) dalam pertemuan tim tripartit.

UU ini dinilai mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003.

KSBSI juga mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X