Pesan Pimpinan DKI soal Demo Tolak UU Cipta Kerja, Patuhi Prokes dan Jangan Rusak Fasum!

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus bergulir.

Gelombang unjuk rasa kembali digelar kedua kalinya pada Selasa (13/10/2020) kemarin di sejumlah titik Jakarta Pusat, yakni Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Harmoni, dan Istana Negara.

Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam lainnya.

Aksi ini pun mendapat sorotan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Keduanya serempak berpesan dan mengingatkan agar demo tersebut tak dibarengi dengan aksi anarkis dan perusakan fasilitas.

Mengingat dalam aksi sebelumnya, pada Kamis (8/10/2020) lalu, sejumlah fasilitas di Jakarta mengalami kerusakan, mulai dari 45 halte bus, pos polisi, hingga bioskop Grand Theater di Senen.

Lalu apa pesan Ariza dan Prasetio?

Ariza meminta, agar demonstran penolak omnibus law UU Cipta Kerja tak lagi melakukan perusakan fasilitas umum.

"Kami berharap tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan atau anarkis terkait fasilitas umum transportasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu halte, stasiun, traffic light, CCTV, pembatas jalan, cermin, traffic cone, dan lain lain," ucap Ariza dalam rekaman yang diterima, Selasa (12/10/2020).

Perusakan tersebut dianggap merugikan semua pihak terutama masyakarat yang kerap menggunakan fasilitas umum.

Baca juga: Wagub DKI Ingatkan Jangan Ada Lagi Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo

"Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," kata dia.

Senada dengan Ariza, Prasetio mengingatkan kepada massa aksi agar melaksanakan demo dengan tertib dan tak membuat aksi anarkistis, apalagi merusak fasilitas umum.

Sebab, perusakan fasilitas umum justru merugikan masyarakat. Apalagi biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.

Dengan begitu, Prasetio mengimbau kepada para demonstran untuk bisa tertib dalam penyampaian tuntutan mengenai penolakan UU Cipta Kerja ini.

Baca juga: Minta Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Rusak Fasilitas, Ketua DPRD DKI: Itu Uang Rakyat Juga

"Tapi enggak boleh anarkistis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Ingatkan protokol kesehatan

Karena dalam kondisi pandemi Covid-19, Politisi Gerindra tersebut berharap massa tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, terutama memakai masker.

"Terkait demo hari ini, kami menghormati warga Jakarta yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun, kami mohon dilakukan secara baik, menggunakan masker (dan) menjaga jarak," terang Ariza.

Baca juga: Wagub DKI Minta Pedemo Tolak UU Cipta Kerja Patuhi Protokol Kesehatan

Bila tak menerapkan protokol kesehatan, Ia mengaku khawatir akan terjadi ledakan kasus Covid-19 karena adanya kerumunan.

Sehingga penyebaran Covid-19 akan sangat rentan terjadi.

Minta polisi tidak terprovokasi

Selain kepada pendemo, Wagub DKI juga meminta aparat Kepolisian tidak terprovokasi tindakan anarkistis yang terjadi saat aksi demo tersebut.

"Harapan kami aparat tidak terprovokasi karena di setiap aksi-demo biasanya ada saja yang menyusup, yang ditunggangi atau ada yang emosi daripada aksi-aksi unjuk rasa," kata dia.

Oleh sebab itu, Riza berharap Kepolisian tetap mengedepankan upaya persuasif dan humanis dalam mengamankan aksi demo.

Baca juga: Wagub DKI Minta Polisi Tak Terprovokasi Saat Jaga Demo

"Kami apresiasi aparat yang bisa tetap sabar, tenang, disiplin, dan tidak terprovokasi oleh aksi unjuk rasa," ujar Riza.