Kompas.com - 15/10/2020, 13:45 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Hal ini dikarenakan buruh sejak awal sudah menolak isi UU Cipta Kerja.

"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," ujar Said Iqbal dalam pernyataan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Penolakan terhadap UU Cipta Kerja akan terus dilancarkan buruh dengan mengambil empat langkah. 

Baca juga: Bantah Prabowo, KSPI Sebut Banyak Masukan Buruh soal UU Cipta Kerja Tak Diakomodasi

Pertama, buruh akan mempersiapkan aksi lanjutan, baik di daerah maupun secara nasional. Aksi tersebut akan dilakukan secara terukur, terarah, dan konstitusional.

Said menyampaikan bahwa aksi penolakan akan semakin besar dan bergelombang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, elemen buruh akan dilakukan uji formil dan uji materiil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, buruh akan meminta dilakukannya legislative review oleh DPR-RI dan executive review oleh pihak pemerintah.

Keempat, pihak buruh akan terus melakukan sosialisasi atau kampanye terkait isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan. 

Baca juga: KSPI Juga Desak Presiden Tempuh Legislative Review untuk UU Cipta Kerja

Said menyatakan bahwa sebelumnya, DPR juga sempat menjanjikan keterlibatan buruh dalam pembuatan aturan turunan. Namun, sikap DPR yang terkesan kejar setoran, buruh pun merasa dikhianati.

Jika sikap 'kejar tayang' ini dipertahankan, muncul dugaan bahwa buruh hanya menjadi stempel atau alat legitimasi pemerintah saja.

Sebelumnya, telah dilaksanakan aksi unjuk rasa pada 6-8 Oktober 2020 oleh elemen mahasiswa dan buruh di berbagai lokasi Jakarta dan sekitarnya. Aksi sempat diwarnai kericuhan yang berimbas pada rusaknya berbagai fasilitas publik.

Adapun, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR-RI, pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Megapolitan
Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Megapolitan
Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Megapolitan
Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Cerita Korban soal Detik-detik Kecelakaan Maut Transjakarta, Sopir Tak Mengerem hingga Banyak Penumpang Tergeletak di Bus

Megapolitan
Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,8 Juta hingga Mobil Disita

Teka-teki Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Terungkap, Bayar Rp 7,8 Juta hingga Mobil Disita

Megapolitan
Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Khawatir Banjir Lebih Parah, Sejumlah Warga Protes Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu

Megapolitan
Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Kota Bogor Dilanda Hujan Deras, Longsor Terjang Rumah Warga dan Atap Ambruk

Megapolitan
Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Ini Kata Wagub DKI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Sudah Capai Setengah Target

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 4 Kasus Baru, 2 Pasien Covid-19 di Depok Wafat

Megapolitan
Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Hubungi Nomor Ini jika Jadi Korban atau Mengetahui Kantor Pinjol Ilegal

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Wagub DKI Sebut Pengemudi Jadi Tersangka dalam Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Pengacara Terdakwa Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Klaim Saksi Jaksa Tak Buktikan Ada Penembakan

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.