Kompas.com - 17/10/2020, 10:33 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah yang masuk dalam jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar pertemuan membahas omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang saat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Pertemuan yang digelar di Jakarta, Jumat(16/10/2020) itu, dihadiri Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Wali Kota Balikpapan M Rizal Effendi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham.

Wali Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam rapat itu menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesamaan pandang terkait dengan aspek kewenangan daerah dalam UU Ciptaker.

Baca juga: 4 Tuntutan BEM SI Tolak UU Cipta Kerja, Salah Satunya Desak Perppu

Bima menuturkan, dalam UU Ciptaker banyak sekali kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat.

Bima berpandangan, ruh otonomi daerah akan tergerus dengan hadirnya UU Ciptaker ini.

"Banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pusat," ucap Bima.

Dirinya menambahkan, seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Apeksi juga sepakat untuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para mahasiswa, aktivis, LSM, hingga para pakar.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Aspirasi itu, sambung Bima, nantinya dicatat sehingga merumuskan poin-poin secara detail yang akan digunakan sebagai bahan penguatan pada pembahasan aturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang saat ini sedang dirumuskan.

“Kami kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat, jadi kami tentunya merasa penting dan perlu untuk terus berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat," tutur Bima.

"Langkah ini juga dilakukan memastikan bahwa UU Ciptaker ini sesuai dengan targetnya, yaitu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sembari memastikan tetap menjadi pembangunan yang berkelanjutan," pungkas Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.