6 Kepala Daerah Anggap UU Cipta Kerja Gerus Prinsip Otonomi

Kompas.com - 17/10/2020, 10:33 WIB
Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSerikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah yang masuk dalam jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar pertemuan membahas omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang saat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Pertemuan yang digelar di Jakarta, Jumat(16/10/2020) itu, dihadiri Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Wali Kota Balikpapan M Rizal Effendi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham.

Wali Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam rapat itu menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesamaan pandang terkait dengan aspek kewenangan daerah dalam UU Ciptaker.

Baca juga: 4 Tuntutan BEM SI Tolak UU Cipta Kerja, Salah Satunya Desak Perppu

Bima menuturkan, dalam UU Ciptaker banyak sekali kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat.

Bima berpandangan, ruh otonomi daerah akan tergerus dengan hadirnya UU Ciptaker ini.

"Banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pusat," ucap Bima.

Dirinya menambahkan, seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Apeksi juga sepakat untuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para mahasiswa, aktivis, LSM, hingga para pakar.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Aspirasi itu, sambung Bima, nantinya dicatat sehingga merumuskan poin-poin secara detail yang akan digunakan sebagai bahan penguatan pada pembahasan aturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang saat ini sedang dirumuskan.

“Kami kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat, jadi kami tentunya merasa penting dan perlu untuk terus berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat," tutur Bima.

"Langkah ini juga dilakukan memastikan bahwa UU Ciptaker ini sesuai dengan targetnya, yaitu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sembari memastikan tetap menjadi pembangunan yang berkelanjutan," pungkas Bima.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 100.220 Orang

UPDATE 24 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 100.220 Orang

Megapolitan
Selama Pandemi, Anies Sebut 1 Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

Selama Pandemi, Anies Sebut 1 Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

Megapolitan
Anies Sebut Transaksi Digital Meningkat hingga 64 Persen Selama PSBB

Anies Sebut Transaksi Digital Meningkat hingga 64 Persen Selama PSBB

Megapolitan
Sudah 2 Bulan Berjalan, Kejari Tangsel Belum Terima Berkas Kasus TPPO di Karaoke Venesia Serpong

Sudah 2 Bulan Berjalan, Kejari Tangsel Belum Terima Berkas Kasus TPPO di Karaoke Venesia Serpong

Megapolitan
Pengendara Motor Tabrak Trotoar di Cilandak, Penumpang Wanita Tewas

Pengendara Motor Tabrak Trotoar di Cilandak, Penumpang Wanita Tewas

Megapolitan
Hari Dokter Nasional, Anies Sampaikan Terima Kasih kepada Para Dokter hingga Kenang Kisah Tjipto Mangoenkoesoemo

Hari Dokter Nasional, Anies Sampaikan Terima Kasih kepada Para Dokter hingga Kenang Kisah Tjipto Mangoenkoesoemo

Megapolitan
Selain di Terminal Tanjung Priok, 'Kapten' dkk Juga Kerap Menodong di Perlintasan Kereta

Selain di Terminal Tanjung Priok, "Kapten" dkk Juga Kerap Menodong di Perlintasan Kereta

Megapolitan
Cegah Aksi Penodongan di Terminal Tanjung Priok, Polisi Perketat Penjagaan

Cegah Aksi Penodongan di Terminal Tanjung Priok, Polisi Perketat Penjagaan

Megapolitan
Ruko di Petojo Utara Terbakar Pagi Ini, Tak Ada Korban Jiwa

Ruko di Petojo Utara Terbakar Pagi Ini, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Tak Ada Klaster Demo, tetapi Khawatir Muncul Klaster Libur Panjang Jelang Berakhirnya PSBB Transisi

Tak Ada Klaster Demo, tetapi Khawatir Muncul Klaster Libur Panjang Jelang Berakhirnya PSBB Transisi

Megapolitan
Pemkot Jakarta Utara Ungsikan Korban Kebakaran di Sunter, Bantuan Disalurkan

Pemkot Jakarta Utara Ungsikan Korban Kebakaran di Sunter, Bantuan Disalurkan

Megapolitan
Lima Rumah Terbakar di Kelapa Gading, 1 Orang Meninggal

Lima Rumah Terbakar di Kelapa Gading, 1 Orang Meninggal

Megapolitan
Satpol PP Akan Ajukan Pencabutan Izin Griya Pijat Eiffel di Bintaro karena Beroperasi Saat PSBB

Satpol PP Akan Ajukan Pencabutan Izin Griya Pijat Eiffel di Bintaro karena Beroperasi Saat PSBB

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Temukan Alat Isap Sabu saat Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro

Satpol PP Tangsel Temukan Alat Isap Sabu saat Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro

Megapolitan
Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro, Satpol PP Tangsel Temukan Terapis dan Pelanggan Tak Berbusana

Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro, Satpol PP Tangsel Temukan Terapis dan Pelanggan Tak Berbusana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X